Asyik, Bantuan Pemerintah Rp 600.000 Untuk Pekerja Swasta Cair Agustus dan September, Guru Honorer Juga Kebagian Lho

Oleh : Hariyanto | Kamis, 13 Agustus 2020 - 10:32 WIB

Mata uang Rupiah (Foto Ist)
Mata uang Rupiah (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah bakal memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan untuk pekerja swasta bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan ini rencananya akan diberikan dalam dua tahap, yakni Agustus dan September.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, bantuan untuk pekerja swasta tersebut akan diberikan bersamaan dengan bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rincianya, gaji September-Oktober diberikan pada Agustus sedangkan gaji November-Desember diberikan September.

"Bantuan subsidi gaji kemarin sudah preskon insyaallah di akhir bulan ini juga sama seperti bantuan usaha mikro. Rp 600 ribu untuk 4 bulan di mana gaji bulan September-Oktober dibayarkan bulan Agustus. Gaji bulan November-Desember dibayarkan pada bulan September memakai data BPJS Ketenagakerjaan. Kita pastikan didampingi pihak-pihak KPK, BPKP, Kejaksaan, LKPP supaya datanya benar," kata Erick, Rabu (12/8/2020).

Erick mengungkapkan, pekerja yang mendapatkan bantuan ini  menggunakan data bulan Juni. Dimana jumlah pekerja yang memperoleh bantuan sekitar 15,7 juta orang.

"Yang masih menganut data bulan Juni yang ada iurannya digaji di bawah Rp 5 juta diberikan jumlahnya untuk 15,7 juta yang akan dibantu masing-masing mendapatkan Rp 2,4 juta," ungkap Erick.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan Rp 600.000 per bulan ini pada awalnya memang hanya untuk pekerja swasta. Namun, menurut Menteri Ida, bantuan tersebut diperluas untuk pegawai pemerintah non PNS atau honorer, termasuk guru honorer.

"Kita akomodasi teman-teman pekerja pegawai pemerintah non PNS yang mereka tidak mendapatkan gaji ke-13 dan rata-rata mereka kan upahnya upah minimum provinsi. Jadi karena kita memperluas penerima maka sekarang totalnya 15,7 juta.Termasuk di dalamnya temen-teman guru honorer," kata Menteri Ida.

Menteri Ida menambahkan, untuk mendapatkan bantuan Rp 600.000 tersebut, pegawai pemerintahan non PNS harus terdaftar sebagai anggota BPJS tenaga kerja. "Pegawai-pegawai honorer memang syaratnya harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Menteri Ida.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 09:50 WIB

Meski Kasus Positif Masih Cukup Tinggi, Kesembuhan Pasien COVID-19 Naik 35,8 Persen Dalam Sepekan

Berdasarkan analisa mingguan per 20 September, urutan 5 teratas per provinsi, kasus sembuh DKI Jakarta naik 1.540 (5.995 -> 7.495), Jawa Barat naik 1.093 (1.130 -> 2.223), Jawa Tengah naik 845…

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 09:35 WIB

Mohon Dicatat, Pemerintah Tak Akan Mentolerir Aktivitas Politik yang Berpotensi Tingkatkan Penularan COVID-19

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan, soal protokol kesehatan selama pilkada telah dijamin Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan No. 6 dan No. 10 Tahun…

Ketua DPR RI - Puan Maharani

Rabu, 23 September 2020 - 09:15 WIB

Pandemi Covid-19, Ketua DPR Apresiasikan Lonjakan Aktivitas Olahraga Pada Masyarakat

Puan meminta Pemerintah merespons tingginya minat berolahraga masyarakat dengan memfasilitasi sarana berolahraga yang memadai, aman, dan nyaman.

Pupuk Indonesia

Rabu, 23 September 2020 - 08:59 WIB

Pupuk Indonesia Siapkan Pasokan Pupuk Jelang Musim Tanam

Para produsen pupuk yang terdiri dari PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja telah menyiapkan total stok pupuk bersubsidi yang…

Mappilu PWI Kunjungi Kapolri yang Diwakili Asops Kapolri, Irjen. Pol. Imam Sugianto, M.Si. di Mabes Polri

Rabu, 23 September 2020 - 08:45 WIB

Mappilu PWI Minta Ketegasan Polri Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada 2020

'Roadshow’ ini dalam rangka persiapan diskusi yang dilatar belakangi oleh gelaran Pilkada Serentak 2020 yang oleh banyak kalangan diminta untuk ditunda meski oleh Pemerintah dan DPR ditetapkan…