DJP dan Telkom Perkuat Kerja Sama Melalui Integrasi Data Perpajakan

Oleh : Wiyanto | Senin, 10 Agustus 2020 - 21:50 WIB

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kanan) aaling berbincang
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kanan) aaling berbincang

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, dan Ririek Adriansyah, Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) hari ini telah menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta ini merupakan kelanjutan dari program integrasi data perpajakan yang telah diimplementasikan melalui e-Faktur host-to-host sejak 1 Desember 2018.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menyambut baik kerjasama yang terus terjalin antara Telkom dan DJP dalam mengembangkan integrasi data perpajakan ke arah yang lebih baik lagi. “Kami berharap kolaborasi antara DJP dan Telkom dalam pengembangan integrasi data perpajakan ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam proses kerja yang lebih efisien dan efektif seperti melakukan profiling wajib pajak melalui big data yang lebih komprehensif, data analytics dan business intelligent yang semakin up to date. Semoga sinergi ini dapat terus terjalin ke depannya,” ujar Suryo Utomo.

Sementara itu, Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan DJP kepada Telkom dalam menyukseskan kerja sama ini, yang sejalan dengan implementasi salah satu aspek dalam core values BUMN, di mana integrasi data perpajakan ini sebagai upaya untuk menjaga compliance dan akuntabilitas dari data perpajakan.

“Sebagai BUMN telekomunikasi, Telkom berupaya melalui optimalisasi pemanfaatan konektivitas dan platform ICT yang kami miliki dapat mendukung rencana perluasan dan pengembangan data perpajakan, sehingga ke depan bisnis proses dapat dikelola dengan lean dan digital serta diperoleh benefit berupa penurunan cost of compliance baik dari sisi wajib pajak maupun cost of collection dari sisi Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Ririek.

Integrasi data perpajakan meliputi pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian data perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi yang dapat mengurangi beban-beban administratif yang harus ditanggung wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Selain itu keterbukaan yang dihasilkan dari integrasi data perpajakan juga mengurangi potensi pemeriksaan dan sengketa perpajakan di kemudian hari. Oleh karena itu DJP berharap semakin banyak perusahaan BUMN dan swasta yang melaksanakan kerja sama integrasi data perpajakan bersama DJP dan menikmati berbagai manfaat ini.

Bagi DJP sendiri integrasi data memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga. Dengan adanya data ini maka DJP dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang panjang dan mahal. Dengan demikian kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak.

Program integrasi data perpajakan ini adalah contoh terobosan yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. DJP berkomitmen untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, termasuk melalui digitalisasi dan otomasi yang menjadi semakin urgen di tengah situasi pandemi Covid-19, untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan bagi wajib pajak.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi - Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB (Photo by Kemlu)

Selasa, 22 September 2020 - 11:15 WIB

Hadapi Tantangan Global, Menlu RI: 75 Tahun Berdiri, PBB Harus Perkuat Relevansi dan Adaptasi

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, menghadiri secara virtual di salah satu Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB.

SKK Migas (Foto IST)

Selasa, 22 September 2020 - 10:51 WIB

Pertahankan Capaian Lifting Migas 2020 Ini Enam Strategi yang Dilakukan SKK Migas

Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengatakan keenam strategi ini merupakan hasil pemikiran serta diskusi antara SKK Migas – Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan

Selasa, 22 September 2020 - 10:48 WIB

Protokol Terapi Penanganan COVID-19 Disusun, Menko Luhut Minta Kemenkes Segera Terapkan di 8 Provinsi Utama

Usai disosialisasikan, Menko Luhut meminta Kemenkes untuk melakukan pendampingan implementasi termasuk memberikan pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan lalu memonitor pelaksanaannya.

Pilkada 2020 (Foto Dok PR)

Selasa, 22 September 2020 - 10:34 WIB

Tidak Sampai Tiga Bulan Lagi Pilkada Serentak Tetap Diselenggarakan

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang…

Wisma atlet Kemayoran

Selasa, 22 September 2020 - 10:30 WIB

Tower 4 Wisma Atlet Sudah Dibuka untuk Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

Pembukaan tower sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 dengan kondisi orang tanpa gejala (OTG) tersebut sesuai dengan target yang diperhitungkan sebelumnya.