Anggaran Covid-19 Baru Dipakai 19 Persen, Muhaimin: Kondisi Rakyat Lagi Sulit, Dana Harus Segera Dibelanjakan

Oleh : Krishna Anindyo | Selasa, 04 Agustus 2020 - 17:15 WIB

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020. Anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020. Selain itu, tambahan belanja anggaran Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun. Hal tersebut berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

Tak hanya itu, juga digelontorkan insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan pendapatan sebesar Rp 106,11 triliun total mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir 2020.

Merespon hal itu, Muhaimin menyerukan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Sayangnya, berdasarkan laporan Pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp 136 triliun," ujar Abdul Muhaimin Iskandar yang juga selaku Ketua Tim Pengawas Covid-19 tersebut melalui  keterangan resmi yang diterima redaksi Industry.co.id pada Selasa (4/8/2020).

Maka, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mengusulkan beberapa langkah yang harus dilakukan Pemerintah. Pertama, program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan jumlah angka orang yang terpapar Covid-19. Serta, menghindari munculnya klaster baru.

Terlebih, ungkap Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin, sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah orang yang positif terkena virus Covid-19 yang telah mencapai lebih dari 106.000 orang.

Kedua, anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak.

”Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” pungkas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Changemakers Nusantara Day

Kamis, 19 Mei 2022 - 16:52 WIB

Changemakers Nusantara Day: Pertemuan Akbar Ribuan Pembawa Perubahan Tanah Air

Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB), organisasi nirlaba pembawa perubahan bagian dari Grup GoTo, menggelar Changemakers Nusantara Day untuk merayakan keberhasilan ribuan pembawa perubahan yang telah…

PLN (Foto/Rizki Meirino)

Kamis, 19 Mei 2022 - 16:43 WIB

PLN Batam Setop Rencana Ekspor Listrik ke Singapura

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) menghentikan rencana ekspor listrik ke Singapura. Hal tersebut diutarakan Komisaris PT PLN Batam Rizal Calvary Marimbo di Jakarta, kemarin usai…

Tugu Insurance

Kamis, 19 Mei 2022 - 16:39 WIB

Laba Meningkat, Tugu Insurance Tebar Dividen Sebesar Rp 126,6 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022 menyetujui pemberian dividen sebesar Rp 126.592.140.666…

Bintang Handayani, Ph.D, Dosen dan Peneliti Senior di President University, Cikarang (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 19 Mei 2022 - 16:33 WIB

Benang Merah Disiplin Dan Berbahasa Disiplin

Rabu cerah di Jakarta Raya, duduk kembali di tempat favorit dengan teh hangat citrus mint. Kesulitan menerjemahkan citrus mint saya putuskan untuk menulisnya dengan cetak miring, berikut kajian,…

Gedung PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

Kamis, 19 Mei 2022 - 15:49 WIB

Ceruk Pasar Besar, Ini Sederet Keunggulan Telkom Menggeluti Bisnis Data Center via NeutraDC

Keputusan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menggeluti bisnis data center melalui bendera NeutraDC dinilai menemukan momentum yang tepat.