INDUSTRY.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, menyentil Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak terkait wacana audit forensik atas tata kelola keuangan haji. Wachid justru mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang dinilai belum transparan mengenai rinci penghitungan biaya haji.
"Berapa kali kita memberikan kelonggaran pada pemerintah untuk menghitung berapa biaya haji, gak ketemu terus. Ini harus kita kawal," tegas Abdul Wachid di Gedung DPR, Senayan (29/06)
Ia mengingatkan, audit forensik memiliki prosedur dan mekanisme yang ketat, bukan cuma asal bicara. "Apa itu audit forensik? Ya, audit forensik itu ada aturan mainnya. Tidak hanya ngomong audit forensik," ujar dia.
Sebelumnya Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang saat ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Dahnil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, (29/9/2026).
Menurutnya audit diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan kondisi pengelolaan keuangan haji berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan asumsi.
