INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Polemik baru muncul usai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatan mundur dari jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Istana, Selasa pagi (10/11/2026).

Niat mundur itu justru melahirkan pertanyaan baru, karena di saat yang sama Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazahnya lewat PTUN, langkah yang diklaimnya atas saran Prabowo, tapi kemudian dibantah Istana.

Niat Mundur Disampaikan Langsung ke Prabowo

Dalam pertemuan Selasa pagi, Gibran secara langsung menemui Prabowo menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Langkah ini ia ambil guna merespons dinamika politik serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan tersebut.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, dalam diskusi tersebut Presiden lebih banyak memberikan saran dan pertimbangan, bukan memutus secara langsung.

"Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo.

Meminta Waktu Uji Dokumen di PTUN

Meskipun sudah menyampaikan niatan untuk mundur, Gibran tetap meminta kesempatan dan waktu tambahan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui jalur peradilan hukum di PTUN.

Ia ingin menghadirkan seluruh berkas dokumen pendidikannya secara lengkap dari jenjang SD hingga S1 di persidangan.

Hal tersebut disampaikan Gibran dalam keterangan pers di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa sore (10/11/2026).

"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran.

Klaim Dibantah Bakom Istana

Klaim Gibran mengenai "saran dari Prabowo" tersebut kemudian dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan.

"Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN)," kata Syahganda.

Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Ia pun menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran agar mengambil langkah hukum lewat PTUN.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan putusan MK dan MA terkait pembatalan suket penyetaraan ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril.

Menurut Yusril, secara hukum tidak ada lagi celah untuk banding maupun Peninjauan Kembali (PK). Alasannya, Gibran tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara awal di MA, di mana tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen.

DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat

Polemik ini bermula dari putusan MA pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan menengah Gibran yang dipakai sebagai syarat maju Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu sejalan dengan sikap MK pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.

Sebagai tindak lanjut, sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Putusan MA tersebut juga dinilai dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Sumber Artikel: Detik.com, Kompas.com, CNNindonesia.com