INDUSTRY.co.id - Jakarta - Persatuan Guru Nahdatul Ulama (Pergunu) menyambut baik wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresuffle Kabinet Indonesia Maju.
Mereka berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjadi salah satu Menteri yang diganti.
Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu A. Zuhri menilai Nadiem gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
"Dia (Nadiem) mengajak bangsa kita untuk berlari meninggalkan ketertinggalan pendidikan kita, tapi justru dia melarikan diri dari pokok persoalan pendidikan kita. Saran kami, ganti saja menterinya, banyak tokoh NU yang mumpuni," kata Zuhri dalam keterangannya di Jakarta (23/7/2020).
Pergunu menilai Nadiem tidak peka terkait keadaan guru di arus bawah, guru bukan semakin pintar dan sejahtera, justru semakin bingung terkait peta konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak,dan lainnya yang tentu akan berimbas pada jutaan ekosistem satuan pendidikan, imbasanya juga ke siswa-siswi.
"Simpang siur kebijakan bahkan statement Mendikbud yang kerap membuat masyarakat gusar menjadi preseden buruk terkait arah kebijakan pendidikan kedepan," ujar Zuhri.
Zuhri mencontohkan, beberapa kasus yang gagal ditangani Nadiem antara lain carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, polemik sarat kepentingan Program Organisasi Penggerak, tak serius mengawal nasib guru swasta dan honorer, hingga buruknya komunikasi dengan organisasi profesi guru.
"Konsep Merdeka Belajar yang sejatinya tidak merdeka, bagaimana tidak? Konsep yang terlihat bombastis tersebut nyatanya sudah dipatenkan oleh pihak lain diluar Kemendikbud," tegasnya.
Pergunu juga menilai tak ada yang istimewa dari kebijakan-kebijakan yang diambil Nadiem, justru lebih banyak terjadi kontroversi dalam dunia pendidikan.
Pergunu menduga Nadiem jarang melihat langsung kondisi pendidikan di bawah, jadi gagal paham beliau mengurus subtansinya.
"Belum lagi kita bahas insfrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, tidak bisa kacamata Jakarta dijadikan ukuran untuk melihat daerah lain dalam menentukan kebijakan," pungkas Zuhri.
