Dana COVID-19 Sebesar Rp695,2 Triliun 'Rawan' Penyelewengan? Kemenkeu: Pengawasan Juga Tanggung Jawab Pemda

Oleh : Candra Mata | Rabu, 15 Juli 2020 - 14:35 WIB

Ilustrasi Uang (ist)
Ilustrasi Uang (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terkait biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) total anggaran disiapkan Pemerintah sebesar Rp695,2 triliun (25,38%) dari APBN 2020. 

Menurutnya, beberapa alokasi anggaran terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut, ada yang ditujukan langsung untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah melalui pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp31,8 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi sebesar Rp5 triliun, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3,7 triliun, Insentif pariwisata (hibah) sebesar Rp3,3 triliun, dan fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp10 triliun," jelas Sri Mulyani dilansir Redaksi Industry.co.id dari laman Kemenkeu Rabu (15/7).

Sementara itu terkait penyaluran dan pengawasan, Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan special mission vehicle (SPV) yang ada di pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah (Pemda) baik antar APIP pusat (K/L/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) maupun daerah (APIP Prov/Kab/Kota) karena bersifat lintas sektoral dan wilayah. 

"Agar program tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan kontribusi semua pihak untuk dapat secara aktif menjaga dan mengawal Governance (tata kelola), Risk (risiko), and Control (pengendalian) atau GRC atas program, terutama  pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning," jelas Sumiyati dalam keterangan virtualnya hari ini.

"Kita tentunya tidak ingin, sumber daya (dana, waktu, tenaga, dan pikiran) yang telah kita curahkan untuk mengatasi pandemi ini dan sekaligus menyelamatkan perekonomian dari krisis yang mengancam, menjadi sia-sia atau tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, hanya karena kurangnya pengawasan dan pengawalan terhadap implementasi program," ungkapnya.

Sumiyati beralasan program tersebut bersifat lintas sektoral dan wilayah, sehingga sinergi diperlukan antar APIP, baik pusat maupun daerah.

"Jadi anggaran TKDD merupakan penyerahan dari pusat ke daerah dan bukan merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, maka pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu tidak dapat menjangkau sepenuhnya sampai dengan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana oleh pemerintah daerah," tegas Sumiyati.

Menurutnya pihaknya hanya dapat melakukan pengawasan terhadap TKDD pada saat anggaran tersebut diformulasikan, dialokasikan, dan disalurkan ke daerah, ini merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). 

"Pengawasan terhadap anggaran TKDD yang telah menjadi bagian dari APBD menjadi tugas dan fungsi APIP daerah bersangkutan, sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Sementara itu Moch. Ardian N. Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengungkap ada beberapa potensi penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang ingin dicegah dengan pengawasan APIP hingga ke daerah yaitu antara lain potensi penggelembungan belanja kesehatan, penggelembungan jumlah penerima bantuan sosial (bansos).

"Serta potensi laporan fiktif belanja kesehatan dan bansos serta politisasi menjelang pilkada serentak dengan memberikan bansos," paparnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Satgas Kemanusiaan Marinir

Sabtu, 16 Januari 2021 - 15:00 WIB

Satgas Kemanusiaan Marinir Bantu Korban Banjir di Banjarmasin

Seluruh personel berikut perlengkapan diterbangkan dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, menggunakan pesawat angkut A-I327 Hercules TNI Angkatan Udara dengan waktu keberangkatan pukul 05.10…

Satgas Pamtas Yonif 642 Bersihkan Sampah dan Lumpur Pasca Banjir

Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:30 WIB

Satgas Pamtas Yonif 642 Bersihkan Sampah dan Lumpur Pasca Banjir

Personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas bersama warga masyarakat, gotong royong membersihkan sampah dan lumpur yang terbawa banjir di lingkungan SDN 1 Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang,…

Menparekraf Sandi Berenang di Mandalika

Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:10 WIB

Pamer Potret 'Nyebur' di Kuta Mandalika, Sandi Tuai Banjir Pujian Warganet: Pak Menteri Joss Banget!

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengunggah potret beberapa spot di pantai Mandalika Nusa Tenggara Barat yang disebutnya akan menjadi lokasi penyelenggaraa kegiatan olahrga Triathlon.…

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:00 WIB

Prajurit TNI Bantu Korban Gempa Majene dan Mamuju Sulbar

TNI telah memberangkatkan 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 721/Makkasau dan Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 8 dari Kodam XIV/Hasanudin. Sedangkan peralatan yang…

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 16 Januari 2021 - 13:37 WIB

Pandemi Goncangan Hebat Bagi Ekonomi, Gimana Meredamnya?

Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik di tahun 2020 di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid 19. OJK sudah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk…