Terkait Skandal Jiwasraya, Bamsoet Sepakat dengan DPR Bubarkan OJK

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 11 Juli 2020 - 13:30 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

"Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008. Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Financial  Service Authority). Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman," tutur Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

"Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Satgas Kemanusiaan Marinir

Sabtu, 16 Januari 2021 - 15:00 WIB

Satgas Kemanusiaan Marinir Bantu Korban Banjir di Banjarmasin

Seluruh personel berikut perlengkapan diterbangkan dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, menggunakan pesawat angkut A-I327 Hercules TNI Angkatan Udara dengan waktu keberangkatan pukul 05.10…

Satgas Pamtas Yonif 642 Bersihkan Sampah dan Lumpur Pasca Banjir

Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:30 WIB

Satgas Pamtas Yonif 642 Bersihkan Sampah dan Lumpur Pasca Banjir

Personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas bersama warga masyarakat, gotong royong membersihkan sampah dan lumpur yang terbawa banjir di lingkungan SDN 1 Jagoi Babang, Desa Jagoi Babang,…

Menparekraf Sandi Berenang di Mandalika

Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:10 WIB

Pamer Potret 'Nyebur' di Kuta Mandalika, Sandi Tuai Banjir Pujian Warganet: Pak Menteri Joss Banget!

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengunggah potret beberapa spot di pantai Mandalika Nusa Tenggara Barat yang disebutnya akan menjadi lokasi penyelenggaraa kegiatan olahrga Triathlon.…

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Sabtu, 16 Januari 2021 - 14:00 WIB

Prajurit TNI Bantu Korban Gempa Majene dan Mamuju Sulbar

TNI telah memberangkatkan 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 721/Makkasau dan Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 8 dari Kodam XIV/Hasanudin. Sedangkan peralatan yang…

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 16 Januari 2021 - 13:37 WIB

Pandemi Goncangan Hebat Bagi Ekonomi, Gimana Meredamnya?

Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik di tahun 2020 di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid 19. OJK sudah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk…