Terkait Skandal Jiwasraya, Bamsoet Sepakat dengan DPR Bubarkan OJK

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 11 Juli 2020 - 13:30 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

"Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008. Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Financial  Service Authority). Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman," tutur Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

"Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat Peresmian Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya secara virtual

Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:30 WIB

Pacu Perekonomian Daerah, Menperin Resmikan Sentra IKM Logam Dharmasraya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pembangunan sentra industri kecil menengah (IKM) logam di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar

Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:30 WIB

Mantan Mendes PDTT Ini Dorong Pemberdayaan Produk Lokal Tekan Impor di Tengah Pandemi

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendorong pemberdayaan produk-produk domestik guna menekan impor di tengah masa pandemi.

Ilustrasi PHK (ist)

Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:15 WIB

Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan

Pemerintah telah mempublikasikan data tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan 3.225 karyawan di 9 BUMN sejak Februari hingga…

Produk Biofarmasi Nasional Berhasil Merambah ke Korea Hingga Timur Tengah

Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:00 WIB

Produk Biofarmasi Nasional Berhasil Merambah ke Korea Hingga Timur Tengah

Daewoong Infion, perusahaan joint venture yang merupakan bagian dari perusahaan farmasi asal Korea Selatan bernama Daewoong Group, mengumumkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, total penjualan…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (ist)

Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:55 WIB

Pemerintah Kasih BLT Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta, DPR Ini Geleng-geleng: Harusnya Prioritas Bantuan ke Korban PHK

Jakarta, Langkah Pemerintah yang berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan…