Pemprov Bersalah Soal PPDB, DPR: DKI Bukan Negara Lain, Harus Ikut Aturan Permendikbud

Oleh : Candra Mata | Selasa, 30 Juni 2020 - 22:25 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah) usai menerima pengaduan para orang tua calon siswa terkait PPDB di ruang Persipar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Foto : Jaka/Man
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah) usai menerima pengaduan para orang tua calon siswa terkait PPDB di ruang Persipar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Foto : Jaka/Man

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 ini. 

Menurut Dede Yusuf, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melampaui kewenangannya dengan menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur PPDB.

“Awalnya kami pikir ada yang salah dengan Permendikbud. Setelah dipelajari ternyata semua provinsi tidak ada masalah. Terjemahan di Provinsi DKI Jakarta ini di luar kebiasaan yang ada," ucapnya di Jakarta, Selasa (30/6).

"DKI bukan negara lain. Masih di Indonesia. Semua provinsi harus mengikuti peraturan di atasnya, yaitu Permendikbud untuk urusan Pendidikan,” tegas Dede Yusuf. 
 
Ditambahkan Dede, kesalahan Pemprov DKI terutama Dinas Pendidikan setempat adalah mendahulukan faktor usia dalam PPDB. Padahal, menurutnya dalam Permendikbud, yang didahulukan adalah zonasi. 

“Zonasi itu minimal 50 persen, boleh 60 persen, tapi tidak boleh 40 persen. Ketika di zonasi ini ada yang sama, baru faktor usia dimasukkan. Ke depan kita harus rombak lagi, bukan hanya faktor usia yang didahulukan, tapi faktor nilai. Supaya yang mendapat nilai baik juga mendapat prioritas,” tandasnya. 

Dede juga mendapat laporan bahwa banyak keluarga miskin tidak diterima dalam PPDB. 

"Padahal di masa Covid-19 ini banyak orang tua calon siswa yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan untuk mendaftarkan ke sekolah swasta banyak yang tak mampu, kini ada 6 juta orang yang berubah miskin karena terdampak Covid-19," katanya. 

“Saya rasa ketika melihat ada aturan yang cacat mestinya harus dibatalkan. Dengan catatan, yang berwenang Kemendikbud," pungkas Dede Yusuf.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menkopolhukam Mahfud MD

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:10 WIB

Masih Seputar Djoko Tjandra, Menko Polhukam Panggil Empat Instansi

Menko Polhukam Mahfud MD akan segera memanggil 4 institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap, Djoko S Tjandra. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Selasa (7/7/2020)…

Kapolri Jenderal Polisi, Idham Azis (Foto Ist)

Rabu, 15 Juli 2020 - 19:02 WIB

Kapolri Jendral Idham Copot Jabatan Brigjen Pol Prasetijo Terkait Djoko Tjandra

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Enam serikat buruh konsisten dalam tim RUU Cipta Kerja

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:50 WIB

Enam Serikat Buruh Tegaskan Tetap Konsisten Dalam Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Enam serikat pekerja/serikat buruh menyatakan tetap konsisten tergabung dalam tim pembahasn klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang dibentuk dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan…

Tenaga Medis Memeriksa Sampel darah Pasien

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:17 WIB

Terus Bertambah! Yurianto: 80.094 Orang Positif COVID-19, Sembuh 39.050, Meninggal 3.797

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Rabu (15/7) totalnya menjadi 80.094…

Ilustrasi lahan pertanian kekeringan (Foto Ist)

Rabu, 15 Juli 2020 - 18:00 WIB

Waspada Sejumlah Wilayah di Indonesia Alami Kekeringan Meteorologis

Berdasarkan hasil monitoring kejadian hari kering berturut-turut dan prediksi probabilistik curah hujan dasarian, terdapat indikasi potensi kekeringan meteorologis hingga 2 (dua) dasarian ke…