INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah terus memperkuat produksi garam dalam negeri sebagai bagian dari upaya menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor. Salah satu langkah yang ditempuh ialah pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah menargetkan pengembangan K-SIGN Rote Ndao hingga mencapai 2.000 hektare. Target tersebut dilakukan secara bertahap. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektare. Saat ini, pembangunan tahap kedua tengah dilaksanakan dengan cakupan lahan mencapai 751 hektare.

Pengembangan K-SIGN Rote Ndao menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan di NTT. Kawasan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi garam nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam pengembangannya, pemerintah melibatkan masyarakat melalui kerja sama pemanfaatan lahan. Masyarakat pemilik lahan diharapkan memperoleh manfaat ekonomi melalui skema bagi hasil, sekaligus memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai usaha industri garam.

Secara keseluruhan, kawasan pengembangan PKPN mencapai 10.764 hektare. Dari luas tersebut, sekitar 2.000 hektare dikembangkan KKP melalui kerja sama pemanfaatan lahan masyarakat, sementara lebih dari 8.000 hektare lainnya dikembangkan investor untuk membuka lapangan kerja dan peluang ekonomi baru.

Pengembangan kawasan juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam. Dengan peningkatan tersebut, pendapatan petambak diharapkan ikut terdongkrak.

Pemerintah menargetkan produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Angka tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan 5 juta ton pada 2029.

Di sisi lain, impor garam ditargetkan terus ditekan. Pada 2026, impor diproyeksikan berada di level 2 juta ton, kemudian turun menjadi 1 juta ton pada 2027. Pemerintah menargetkan impor garam mencapai nol ton pada 2029.

Untuk mendukung pengembangan K-SIGN Rote Ndao, investasi sebesar Rp2 triliun disiapkan. Investasi tersebut mencakup pengembangan 2.000 hektare tambak garam beserta infrastruktur pendukungnya.

Pengembangan K-SIGN Rote Ndao dengan demikian tidak semata diarahkan untuk mengejar peningkatan volume produksi. Kawasan ini juga diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat ekosistem industri garam, meningkatkan nilai ekonomi bagi petambak, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Dengan produksi dalam negeri yang semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor yang terus ditekan, pemerintah menempatkan K-SIGN Rote Ndao sebagai salah satu bagian penting dalam upaya mencapai target swasembada garam nasional pada 2029.

“Pemerintah terus memperkuat produksi garam dalam negeri melalui pengembangan kawasan industri garam yang terintegrasi, sekaligus memastikan masyarakat setempat mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari.