Pemerintah Dukung Pengembangan Kawasan Industri Terpadu

Oleh : Herry Barus | Selasa, 30 Juni 2020 - 18:12 WIB

Pemerintah Dukung Pengembangan Kawasan Industri Terpadu
Pemerintah Dukung Pengembangan Kawasan Industri Terpadu

INDUSTRY.co.id - Batang -- Presiden Joko Widodo, beserta Menteri BUMN, para Menteri terkait serta Kepala BKPM meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.

Kawasan yang terletak di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut dikembangkan selain untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia, juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, segala usaha percepatan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi terus dilakukan pemerintah. Termasuk salah satunya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, yang ditinjau Presiden Joko Widodo.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.

Setidaknya, kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri terpadu ini. Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.

"Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara lainnya yang juga sibuk berbenah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi investasi yang masuk ke negara mereka.

Bahkan, khusus untuk menarik investor lebih banyak, KIT Batang akan menerapkan konsep baru, yakni para investor tidak perlu membeli lahan. Mereka bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerjasama dengan Holding Perkebunan yang dikoordinasikan PTPN III.

"Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang ini merupakan kolaborasi antara BUMN dengan BPKM. Melalui PTPN III, kami yang akan membebaskan lahan sehingga tanah seluruh kawasan ini menjadi milik BUMN dan akan memudahkan serta meyakinkan kerjasama dengan investor yang datang untuk menanamkan modal dengan cara sewa lahan berjangka panjang," jelas Erick Thohir.

Fokus Pemerintah untuk lebih dulu mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang juga didorong untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, sekaligus mendorong agar kawasan industri ini mampu bersaing dan menjadi pengimbang dengan kawasan industri di Jakarta dan Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, dengan keberadaan kawasan industri Batang diharapkan Jawa Tengah akan mampu memperbesar Upah Minimum Regional (UMR) yang masih tergolong rendah dan meningkatkan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Dalam tahap pertama pengembangan KIT Batang di lahan seluas 450 hektare diperkirakan akan menampung 30 ribu tenaga kerja lokal.

Dukungan infrastruktur untuk kawasan tersebut juga sudah komplit karena terletak di sisi utara Tol Trans Jawa sudah disiapkan Jasa Marga dilalui jalur kereta api dan akan disiapkan oleh PT KAI untuk menjadi dry port, sedangkan PLN menyiapkan jaringan liatrik, saat ini PLTU Batang memiliki kapasitas 2x1.000 MW dan PLTS 50 MW.

BUMN lain yang memfasilitasi Kawasan Industri Batang adalah, Perkebunan Nusantara dan PPTN 9 akan menyediakan lahan dan memproses konversi HGU ke HPL,  PT PP bersama PT KIW akan merencanakan master development, Pelindo III akan mengelola pelabuhan dan Pertamina akan menyediakan jaringan gas dan bahan bakar.

“Sesuai dengan arahan Presiden, untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri Batang ini, Kementerian BUMN akan segera mengintegrasikan semua BUMN terkait dan bekerja sama dengan BUMD dan Swasta. Jika dikaitkan dengan persaingan ekonomi global yang semakin ketat di era post Covid-19, upaya Indonesia menambah kawasan industri khusus di Jawa Tengah, seperti halnya KIT Batang ini menjadi keharuskan untuk meningkatkan daya saing,” pungkas Menteri BUMN.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sidharth Malik, CEO, CleverTap

Kamis, 25 April 2024 - 19:51 WIB

CleverTap Boyong 10 Penghargaan Bergengsi di Stevie Awards 2024

CleverTap, platform engagement all-in-one, membawa pulang 10 penghargaan bergengsi dari Stevie Awards 2024, platform penghargaan bisnis pertama di dunia. Perusahaan mendapat pengakuan global…

Adi Nugroho, Praktisi HRD, Mahasiswa Magister Fakultas Management Technology President University.

Kamis, 25 April 2024 - 19:40 WIB

Anda Lulusan SMK : Penting Untuk Memiliki Strategi 'Memasarkan' Diri

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membawa manusia pada era industry 4.0. Perkembangan tersebut membawa perubahan disetiap lini kehidupan termasuk di ranah Pendidikan dan industri.…

Diskusi bertajuk Tuntutan Implementasi Bisnis Properti & Pembiayaan Hijau (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Kamis, 25 April 2024 - 19:33 WIB

Kian Prospektif, Stakeholder Harap Insentif Properti Hijau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong konsep bisnis berkelanjutan di sektor properti termasuk sektor pembiayaannya.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan

Kamis, 25 April 2024 - 17:21 WIB

Pegadaian Catat Laba Rp.1,4 T di Kuartal I/2024

PT Pegadaian mencatat kinerja positif pada periode tiga bulan pertama di Tahun 2024. Tercatat pertumbuhan Aset sebesar 14,3% yoy dari Rp. 76,1 triliun naik menjadi Rp. 87 triliun. Kemudian Outstanding…

RUPST PT Dharma Polimental Tbk.

Kamis, 25 April 2024 - 17:11 WIB

Ditengah Situasi Wait & See, Penjualan DRMA Tetap Stabil di Rp1,34 Triliun di Kuartal 1 2024

Emiten manufaktur komponen otomotif terkemuka di Indonesia, PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) membagikan dividen tunai sebesar Rp171,29 miliar kepada para pemegang saham.