INDUSTRY.co.id - Jakarta - Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan banyak perusahaan pelat merah yang membuat gurita bisnis tanpa seizin menteri.
Namun, kebiasaan tersebut dilenyapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui restrukturisasi atau perampingan struktur organisasi perusahaan.
"Sebenarnya harus izin, tapi ternyata banyak yang enggak ada izinnya. Makanya kita ada pembenahan, merampingkan. Seperti Telkom, Garuda sudah mulai merampingkan anak usaha," kata Arya dalam dialog bertajuk Taka-Tiki BUMN, Selasa (16/6/2020).
Arya mengatakan pembentukan gurita bisnis dengan maksud agar uang atau keuntungan tetap mengalir ke perusahaan BUMN. Sayangnya saat proyek tersebut selesai digarap, anak usaha yang dibentuk masih tetap eksis.
"Banyak yang begitu, akhirnya banyak yang bodong dalam artian proyeknya sudah enggak ada, tapi perusahaannya masih ada," tutur Arya.
Adapun Kementerian BUMN mengkategorikan perusahaan menjadi empat kuadran. Kuadran pertama yakni BUMN yang difokuskan untuk bisnis dan mencari keuntungan.
Hal ini didasari pada keuntungan negara terhadap penerimaan dividen. BUMN yang berada dalam kuadran ini misalnya Bank Mandiri, BNI, Garuda Indonesia, dan Semen Indonesia.
Kemudian, kuadran kedua yakni BUMN yang disamping mencari untung juga fokus melayani masyarakat seperti BRI, Pertamina, dan PLN. Kemudian kuadran ketiga yakni BUMN yang fokus untuk melayani masyarakat atau menjalankan public service obligation (PSO) seperti Pupuk Indonesia dan Bulog.
"Kuadran keempat sudah enggak cari untung, enggak melayani masyarakat. Jadi dibubarkan saja kami konsolidasikannya," jelas Arya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan restrukturisasi di perusahaan BUMN. Saat ini sebanyak 35 BUMN dipangkas baik dengan upaya likuidasi ataupun digabungkan (merger/akuisisi).
"Jumlah BUMN sudah turun dari 142 menjadi 107 perusahaan. Kita coba kejar lagi di angka 90-80 perusahaan, bahkan 70 perusahaan untuk beberapa tahun ke depan," ulas Erick.
