Kecewa Atas Pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida, Ombudsman RI Menyayangkan Sikap DKPP

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 02 Juni 2020 - 13:08 WIB

Gedung Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI (nrmnews.com)
Gedung Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI (nrmnews.com)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Ombudsman Republik Indonesia menyayangkan dan kecewa atas sikap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diminta penjelasan atau klarifikasinya melalui surat Ketua Ombudsman Nomor B/577/LM.15-K1/0108.2020/IV/2020 mengenai dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP RI terkait proses pemberhentian Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman berhak meminta penjelasan kepada terlapor mengenai permasalahan yang dilaporkan dan telah dinyatakan ditangani oleh Ombudsman RI.

Prof. Adrianus Meliala, Anggota Ombudsman RI yang menangani laporan Mantan Komisioner KPU tersebut menjelaskan, Evi Novida melaporkan dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP RI terkait proses pemberhentian dirinya. Hal yang menjadi keberatan Pelapor adalah bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, rapat pleno putusan dilakukan secara tertutup oleh tujuh Anggota DKPP kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. “Sedangkan terhadap pengaduan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, rapat pleno putusan  tanggal 10 Maret 2020 hanya dihadiri 4 orang Anggota DKPP,” ujar Adrianus Meliala pada Selasa, 2 Mei 2020 di Jakarta.

Selain itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (10) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan dengan menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor. “Namun dalam hal ini, Pelapor merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan atau melakukan pembelaan diri,” imbuh Adrianus.

Menurut Adrianus Meliala, setelah beberapa lama menunggu, Ombudsman RI menerima tanggapan DKPP melalui surat nomor 045/K.DKPP/SEt-04/IV/2020, 29 April 2020. Namun dalam surat tersebut pihak DKPP menyatakan tidak tepat untuk untuk menjelaskan kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus. Hal tersebut untuk menghindari berbagai kemungkinan tafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian Putusan.

Terkait hal tersebut, jajaran Ombudsman RI telah mengupayakan tanggapan langsung dari DKPP melalui video conference, namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak DKPP. Sikap DKPP tersebut mengecewakan dan disayangkan. “DKPP selalu berdalih dan berlindung pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dimana putusan DKPP bersifat final dan mengikat,” tegas Prof. Adrianus.

Laporan Evi Novida di Ombudsman RI terpaksa dihentikan dan ditutup karena saat ini terhadap substansi permasalahan yang dilaporkan telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia itu didaftarkan  dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN.JKT pada tanggal 17 April 2020.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 06:06 WIB

Hore...IHSG Diperkirakan di Zona Hijau

Secara teknikal sendiri IHSG membentuk pola wedge pattern dengan 2 kemungkinan. Saat ini bergerak mencoba pada track positif yakni bullish trend line jangka menengah sebagai konfirmasi momentum…

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Selasa, 14 Juli 2020 - 06:00 WIB

Direktur Latihan Bakamla RI Arahkan Personel Special Response Team (SRT)

Sebelum Pelatihan dan Pembinaan Aspek Dasar Laut bagi Personel yang tergabung dalam Special Response Team (SRT) yang secara resmi akan dibuka Selasa (14/7/2020), terlebih dahulu Direktur Latihan…

Satgas Yonif 125 Berikan Pelayanan Kesehatan kepada Warga Perbatasan

Selasa, 14 Juli 2020 - 05:30 WIB

Satgas Yonif 125 Berikan Pelayanan Kesehatan kepada Warga Perbatasan

Kehadiran Satuan Tugas Batalyon Infanteri 125/Simbisa (Satgas Yonif 125/SMB) di wilayah perbatasan harus senantiasa bermanfaat bagi warga sekitar, terutama dalam membantu memberikan pelayanan…

BaksosKors Marinir Terkait Peanggulangan Wabah Covid-19

Selasa, 14 Juli 2020 - 04:30 WIB

BaksosKors Marinir Terkait Peanggulangan Wabah Covid-19

Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., membuka secara resmi bakti sosial (Baksos) Korps Marinir TNI AL di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Senin (13/07/2020)

Denkavud Satuan Siap Berkuda Kavelari Setiap Saat

Selasa, 14 Juli 2020 - 04:00 WIB

Denkavud Satuan Berkuda Kavelari Siap Setiap Saat

Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri Brigjen TNI Wawan Ruswandi, S.I.P., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke satuan Detasemen Kavaleri Berkuda (Denkavkud), Parongpong dalam rangka bertatap…