Wartawan Detik.com Diancam Dibunuh, PWI Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku

Oleh : Hariyanto | Jumat, 29 Mei 2020 - 18:12 WIB

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

Bukan hanya itu, Dewan Pers juga bisa mencarikan solusi melalui mediasi. Dengan kata lain, Dewan Pers berhak memberikan penilaian atas kode etik jurnalistik serta dapat memberikan sanksi kepada media massa jika terbukti melakukan pelanggaran.

Imbauan ini penting disampaikan setelah terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Detik.com yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020.

Kasus ini bermula Detikcom menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19.

Informasi berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.

Berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detik.com mulai terjadi.

Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya.

Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detikcom.

Rangkaian intimidasi dan ancaman terhadap wartawan itu jelas mencederai kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi selain bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Untuk itu, Pengurus Pusat PWI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam keras aksi intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detik com.  Mengingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No 40/1999 tentang Pers.  Setiap ancaman dan penghalangan terhadap wartawan bisa dikenakan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp500 juta.

2. Meminta polisi segera menangkap pelaku intimidasi dan pengancaman pembunuhan tersebut.

3. Meminta masyarakat atau siapa saja yang merasa suatu pemberitaan tidak tepat dapat menggunakan sarana yang telah diatur dalam UU Pers mengenai hak jawab dan hak koreksi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BaksosKors Marinir Terkait Peanggulangan Wabah Covid-19

Selasa, 14 Juli 2020 - 04:30 WIB

BaksosKors Marinir Terkait Peanggulangan Wabah Covid-19

Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., membuka secara resmi bakti sosial (Baksos) Korps Marinir TNI AL di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Senin (13/07/2020)

Denkavud Satuan Siap Berkuda Kavelari Setiap Saat

Selasa, 14 Juli 2020 - 04:00 WIB

Denkavud Satuan Berkuda Kavelari Siap Setiap Saat

Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri Brigjen TNI Wawan Ruswandi, S.I.P., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke satuan Detasemen Kavaleri Berkuda (Denkavkud), Parongpong dalam rangka bertatap…

Grabwheels (Doc: Grab.com)

Senin, 13 Juli 2020 - 21:25 WIB

Kabar Gembira! Skuter Siap Mengaspal Kembali

Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur skuter, otopet, dan sepeda listrik. Dalam beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 45 Tahun…

Startup (Ist)

Senin, 13 Juli 2020 - 20:40 WIB

Bangga! Startup Binaan Kemenperin Raih Penghargaan Internasional di Jerman

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan apresiasi kepada PT. Mitra Sejahtera Membangun Bangsa (MSMB) yang terpilih sebagai pemenang Hermes Startup Award 2020 di Jerman.

Pembangunan PLBN Sei Pancang di Kaltara Kurangi Disparitas di Wilayah Perbatasan

Senin, 13 Juli 2020 - 18:00 WIB

Pembangunan PLBN Sei Pancang di Kaltara Kurangi Disparitas di Wilayah Perbatasan

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi…