INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 di Jakarta Senin (9/3).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar kebijakan fiskal untuk tahun 2021 mendatang dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional yang mampu mengatasi berbagai risiko yang muncul sekaligus melindungi ekonomi negara dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat merebaknya virus korona.
"Untuk itu, sejumlah risiko ketidakpastian tersebut harus dikalkulasi dalam proses perancangan sekaligus melakukan mitigasi terhadapnya," kata Jokowi.
Ia mengatakan, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan volume perdagangan global, pemerintah harus tetap optimistis.
"Apalagi ekonomi Indonesia di tahun 2019 lalu masih mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02 persen," ujarnya.
Dalam hal daya tarik investasi, menurut Jokowi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka banyak lagi lapangan kerja baru.
"Insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan terutama yang berkaitan dengan industri padat karya," kata Presiden.
Kemudian, hilirisasi industri sebagai salah satu langkah transformasi ekonomi negara juga harus didorong, termasuk bagi industri di kawasan Indonesia bagian timur.
"Di saat bersamaan, pemerintah juga harus memberikan prioritas bagi pengembangan industri substitusi impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan," tegas Jokowi.