Seputar Dewan Pengawas KPK

Oleh : Ray Rangkuti | Jumat, 07 Februari 2020 - 09:01 WIB

Ray Rangkuti
Ray Rangkuti

INDUSTRY.co.id - Seperti telah diduga sejak dari awal bahwa lembaga-lembaga pengawas semisal Dewan Pengawas KPK tidak akan banyak berfungsi dalam rangka menegakan etik lembaga negara, dalam hal ini adalah KPK. Dewas KPK, pada akhirnya, hanya akan mengulangi kisah perih badan pengawas lembaga negara yang keberadaannya antara ada dan tiada.

Dan seperti diduga juga, keberadaannya alih-alih membantu menegakan etik Komisioner KPK, bahkan ujungnya hanya berfungsi jika mungkin elit kekuasaan yang mendorongnya.

Lihatlah sikap Dewas KPK dalam satu bulan terakhir ini. Telah berlalu berbagai peristiwa di mana tindakan Komisioner KPK disoroti secara negatif oleh publik, tapi Dewas KPK seperti tidak berminat untuk mempelajari duduk perkaranya.

Mereka diam membisu, dan membiarkan polemik itu terjadi begitu saja. Padahal nama lembaga mereka adalah Dewan Pengawas yang artinya lebih luas makna dan cakupannya dari sekedar dewan etik.

Sebagai Dewan Pengawas sejatinya mereka dapat memanggil sendiri komisioner KPK jika melakukan tindakan yang menjadi bahan perbincangan negatif di masyarakat.

Sebut saja soal lamanya penangkapan buronan HM, seremoni penerimaan ketua KPK oleh kepala daerah, adanya silang pendapat antara komisioner KPK dengan Dewas sendiri soal izin melakukan penggeledahan di kantor partai, dan terakhir adalah soal polemik pengembalian penyidik KPK dari unsur Polisi Kompol Rosa.

Ketua KPK menyebut dikembalikan, tapi pihak polisi menyebut telah membatalkan penarikan Kompol Rosa kembali ke polisi. Artinya sampai hari ini, status Kompol Rosa tidak menentu. Apalagi ditengarai Kompol Rosa belum menerima gaji dari KPK.

Jelas ini bukan persoalan enteng. Semestinya hal ini jadi masalah etik. Bagaimana komisioner KPK membiarkan salah satu penyidik mereka dengan status yang tidak menentu. Disebut telah diberhentikan, tapi Kompol Rosa sendiri belum menerima surat pemberitahuan pemberhentian yang dimaksud.

Lebih dari itu, pihak polisi sendiri telah menyatakan membatalkan penarikan yang dimaksud sampai masa tugasnya September 2020. Begitu kasat mata persoalan ini, tapi entah mengapa belum ada reaksi Dewas KPK hingga saat ini.

Mereka seolah tutup mata dan telinga akan persoalan yang berhubungan dengan etik Komisioner KPK. Siapa yang bisa dipegang pernyataannya, apakah ketua KPK, pihak kepolisian, wadah pegawai KPK atau Kompol Rosa sendiri.

Tak ada reaksi Dewas. Sikap diam Dewas ini makin menunjukan bahwa memang mereka dibentuk bukan dalam rangka memperkuat KPK, menjaga Marwah KPK tapi mungkin jadi jangkar bagi kepentingan elit dan kekuasaan.

Miris melihat bahwa  orang-orang baik yang  penuh integritas di  Dewas KPK hanya mampu bersikap diam dalam merespon situasi ini.

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menag Fachrul Razi (Foto Dok Makassar)

Rabu, 19 Februari 2020 - 09:00 WIB

Menag Fachrul Razi dan Kinerja Kementerian Agama

Memimpin Kementerian Agama, ada sejumlah terobosan yang telah dilakukan Menteri Agama Fachrul Razi dalam rangka perbaikan tata kelola birokrasi, serta peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Rabu, 19 Februari 2020 - 08:15 WIB

MPR RI-OJK Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Penjamin Polis

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada warga…

Kementrian Koperasi dan UKM memberikan apresiasi kepada Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI K.SPSI), yang merekomendasikan koperasi sebagai wadah untuk mensejahterakan anggota F.SPTI K.SPSI.

Rabu, 19 Februari 2020 - 08:09 WIB

Agar Bahagia, Pekerja Harus Dirikan Koperasi

Jakarta: Kementrian Koperasi dan UKM memberikan apresiasi kepada Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI K.SPSI), yang merekomendasikan…

PT Asuransi Jiwasraya (Foto Industry.co.id)

Rabu, 19 Februari 2020 - 08:05 WIB

2019, Premi Industri Asuransi Tumbuh di Tengah Keterpurukan Jiwasraya

Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan industri asuransi sampai 2019 lalu masih positif dan memiliki daya tahan yang baik serta tetap memiliki prospek ke depan yang besar.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta

Rabu, 19 Februari 2020 - 08:01 WIB

Kemenperin Gelar Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di 15 Wilayah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi yang telah dibuka pada tahun 2019.