Ekonomi Global Melambat, Kadin Minta Pelaku Usaha Lebih Berorientasi pada Ekspor

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Perlambatan pada pertumbuhan ekonomi global menghadirkan tantangan bagi perekonomian Indonesia sehingga menuntut para pelaku usaha dan kalangan bisnis untuk terus melakukan upaya terbaiknya untuk memperbaiki iklim perekonomian di tanah air. 

Seperti diketahui, Global Economic Prospects edisi Juni 2019 menjelaskan bahwa melambatnya laju ekonomi global disebabkan oleh lesunya perdagangan internasional. Proyeksi terbaru yaitu pertumbuhan PDB global yang hanya mencapai 2,6% merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir atau sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 silam.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan. 

"Diperlukan adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi pada ekspor dan tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan domestik," kata Shinta di Jakarta, Selasa (19/11).

Menurutnya, untuk mendorong perdagangan dan investasi, perlu dilakukan pula institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan dan investasi melalui  kajian-kajian dan penguatan riset pasar, antara lain mencakup: (i) promosi; (ii) market intelligent; (iii) pengumpulan data dan informasi hambatan non-tariff termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards; (iv) pengumpulan data usaha; (v) business matching; dan (vi) pendampingan.

Sehubungan dengan misi dagang yang dilakukan oleh Kadin dan pelaku usaha Indonesia, Shinta mengingatkan pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui Free Trade Agreement (FTA) dan perjanjian/peraturan antara Indonesia dengan mitra dagang. 

Dalam upaya peningkatan pemanfaatan FTA, KADIN telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan IA-CEPA, IE-CEPA, dan IK-CEPA. 

"FTA belum sepenuhnya dipahami dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha Indonesia. Untuk penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukannya feasibility study secara lengkap termasuk data market, demand, dan analisis dampak terkait dengan negosiasi FTA sebelum dan selama proses perundingan FTA agar pemerintah dapat menetapkan posisi runding dan prioritas FTA yang sekiranya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia," papar dia.

Selain itu, lanjut Shinta, konsultasi publik-swasta juga perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis, baik sebelum, selama, dan sesudah perundingan FTA. Dia menyebut, Kadin telah menerbitkan pedoman Public Private Consultation dan Penyusunan Position Paper. 

"Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitasi kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala dalam pemanfaatan FTA di negara mitra," ungkap dia.

Sementara dengan memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok, pihaknya mengaku telah membentuk Task Force Peningkatan Perdagangan dan Investasi dengan memetakan sembilan aspek penting terkait masalah ekspor dan investasi, yaitu: 1) Reformasi Logistik; 2) Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja ; 3) Perpajakan, Insentif dan Investasi Dua Arah; 4) Peluang Ekspor Barang Indonesia di Pasar Dunia; 5) International Marketing dan Ekspor Oleh UKM; 6) Standardisasi dan Sertifikasi; 7) Daya Saing Ekspor dan Investasi di Era Industri 4.0; 8) Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Reformasi Kebijakan; dan 9) Reformasi Institusi Publik dan Swasta. Task Force telah berhasil menyusun Laporan Peningkatan Investasi dan Ekspor dalam Menghadapi Persaingan Global. 

Adapun beberapa rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian itu antara lain terkait dengan reformasi logistik, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha untuk membuat mapping mengenai daerah-daerah di dalam dan di luar Pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan logistik dan pusat kegiatan industri, membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerjasama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur. 

Terkait dengan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar. 

Sedangkan untuk perpajakan dan investasi, pemerintah perlu menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan transparan agar pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi di platform perizinan serta melakukan relaksasi DNI untuk memperluas dan mempercepat pengembangan kawasan di berbagai wilayah Indonesia. 

"Sehubungan dengan peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia, pemerintah perlu melakukan mapping produk-produk unggulan dan potensial Indonesia, serta memberikan fasilitasi dan insentif kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor, melakukan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam hal harmonisasi regulasi teknis dan standar, juga pengakuan terhadap lembaga-lembaga yang melakukan pengujian, sertifikasi, inspeksi, dan akreditasi di Indonesia," pungkas Shinta.