Tak Bisa Laksanakan Putusan PK Kasus Chuck, Haris Minta Kejagung Belajar Lagi KUHP dan KUHAP

Oleh : Hariyanto | Jumat, 27 September 2019 - 12:40 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyayangkan sikap Kejagung mengaku tidak bisa melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) kliennya. Pernyataan itu menurut dia semakin membuktikan bahwa Jaksa Agung M Prasetyo telah melanggar perbuatan hukum. Kejagung beralasan Chuck sudah dicopot sebagai PNS sesuai putusan BKN. 

"Kejaksaan sepertinya berpura-pura tidak tahu keberadaan MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Keputusan Jaksa Agung atas pemecatan Chuck jika dibuka malah akan membuat masyarakat lebih heran lagi. Bayangkan, Chuck dipecat karena dituduh tidak masuk kerja selama 28 hari, coba Undang Undang ASN mana yang menyatakan seorang ASN dapat dipecat karena 28 hari tidak masuk kerja tanpa adanya selembarpun surat peringatan dari pimpinannya," kata Haris di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Secara sederhana, kata Haris, Kapuspen Kejagung Mukri harusnya belajar membaca lagi dasar-dasar KUHP dan KUHAP. Sebab menurut dia, putusan MA sudah menunjukkan pertimbangannya bahwa Chuck saat melakukan tugas ada ijin dari atasan, sehingga itu bisa menjadi dasar.

Haris menambahkan, jika digunakan beberapa dasar hukum yaitu Pasal 116 ayat 7, ayat 2. Pasal 72 ayat 1, pasal 81 ayat 2, pasal 83 dan 84 pada UU administrasi pemerintahan, maka sanksi administratif ke Chuck bisa dianggap sebagai bentuk sesat pikir Kejagung.

Haris menduga pernyataan Kejagung ini sebagai bentuk kepanikan karena telah memperlakukan Chuck Suryosumpeno sewenang wenang. “Patut dipahami, Chuck ini tidak seperti para pejabat Kejagung yang saat ini menduduki posisi sebagai pimpinan. Mereka takut jika tidak punya jabatan lagi. Chuck tidak berharap jabatan! dia hanya fokus bahwa siapapun di bumi pertiwi ini tidak layak untuk diperlakukan semena-mena.” ungkapnya.

Haris pun menganggap Kejagung lupa atau pura-pura lupa soal larangan kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada Juli 2016 lalu. "Karena instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran penegak hukum, tak terkecuali Kejaksaan. Jadi Jaksa Agung saat ini sudah melanggar perintah Presiden," kata dia.

Sementara Pakar Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting berpendapat putusan PK Chuck bisa dikatakan sebagai suatu dasar yang cukup kuat terlihat. "Kalau bicara tentang perbuatan Chuck ini sebagai suatu perbuatan administrasi negara atau tata usaha negara, maka sudah selesai karena sudah diputuskan di pengadilan tata usaha negara," kata Jamin.

Artinya, kata dia, tidak ada lagi unsur yang menyatakan adanya tindakan melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 2 UU Tipikor. "Kenapa demikian? karena seperti yang tadi saya katakan karena putusan di TUN sudah memiliki kekuatan hukum tetap," ujarnya.

Sebagai pejabat hukum, lanjutnya, Jaksa Agung Prasetyo dalam menyikapi kasus Chuck sudah menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. "Artinya, jika tidak patuh terhadap ketentuan yang mengatur tentang harus melaksanakan suatu putusan yang sah. Maka dia sudah saya katakan sebagai perbuatan melawan hukum," kata dia.

Sebagai solusi, sambungnya, maka bisa dilakukan yang namanya upaya paksa agar pejabat tersebut mau melakukannya.  Sebab setiap orang yang tidak mau sukarela melaksanakan putusan TUN dalam konteks hukum acara tetap maka bisa dilakukan upaya paksa. "Dan ada instrumen untuk melakukan upaya paksa tersebut sesuai UU yang berlaku," imbuhnya.

Ia pun mengatakan, presiden harus turun tangan mengatasi kekalutan hukum yang dilakukan oleh tindakan jaksa agung yang sembrono ini. Karena kewenangan jaksa agung berada langsung di bawah pengawasan presiden.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Topping Off Tower B Apartemen Emerald Bintaro

Kamis, 17 Oktober 2019 - 16:30 WIB

Resmi Gelar Topping Off Tower B, Apartemen Emerald Bintaro Yakinkan Millenials Pasti Bisa Beli Hunia Ideal

Perkembangan zaman, teknologi, dan gaya hidup ternyata mempengaruhi kemampuan generasi millennials untuk memiliki hunian. Banyak pakar memperkirakan bahwa millennials akan mengalami kesulitan…

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:36 WIB

BNI Syariah Gandeng Setneg dan Barokah Syariah Properti terkait Pembiayaan Perumahan

Jakarta - BNI Syariah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg) dan PT Barokah Syariah Properti terkait pembiayaan pemilikan rumah…

Lukisan Liu Hsin Ying Taiwan

Kamis, 17 Oktober 2019 - 15:00 WIB

Empat Pelukis Wanita Taiwan Pamerkan Lukisan di WTC 2 Jakarta

Ethereal Minds memberi penghormatan pada karya-karya 4 (empat) seniman kontemporer Taiwan; Yang Yi Shiang, Liu Hsin Ying, Huang Chia Ning dan Wang Liang Yin. Istilah kecantikan Ethereal secara…

United Tractors

Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:26 WIB

United Tractors Gelar Kompetisi SOBAT

PT United Tractors Tbk (UT) menciptakan generasi muda yang siap bekerja, mandiri dan berkarakter melalui program Sekolah Binaan United Tractors (SOBAT). SOBAT merupakan program yang dilakukan…

ManageEngine

Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:37 WIB

ManageEngine Ambil Pendekatan Holistik Keamanan Akses Istimewa untuk TI Enterprise

PAM360 Menyediakan Pengelolaan Akan Hak Akses Istimewa, Korelasi Data Akses Istimewa dengan Platform-platform Pengelolaan TI Lainnya