Pancaroba Politik, Rizal Ramli: Perubahan di Indonesia Bisa Maju Atau Justru Mundur

Oleh : Herry Barus | Senin, 23 September 2019 - 21:00 WIB

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta -Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan, Indonesia tengah memasuki pancaroba. Namun, yang dimaksud bukan terkait dengan perubahan cuaca, melainkan perubahan politik.

Menurut mantan Menko Ekuin di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, pancaroba politik bisa diartikan perubahan menuju Indonesia maju atau justru mengalami kemunduran.

Setidaknya, kata Rizal Ramli, ada lima faktor yang membuat pancaroba politik itu terjadi. Pertama, sebut Rizal Ramli, dari aspek hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

"Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR akan terus menjadi bola salju," ujar Rizal Ramli di Jakarta, Senin (23/9/2019).  

Kedua, sambung Rizal Ramli, masalah Papua yang belum tuntas. Sebab, menurut pria yang karib disapa RR itu, aparat keamanan terkesan mengaburkan masalah utamanya, yakni, kasus rasial di Asrama Papua.

"Semua masalah itu kan ada sebab dan akibatnya. Seharusnya aparat itu menangkap aktor intelektual penyebab kasus rasial di Asrama Papua, bukan masyarakat dan mahasiswa Papua yang menuntut keadilan," tukas Rizal Ramli.

Persoalan yang ketiga, lanjut Rizal Ramli, adalah masalah ekonomi, terutama daya beli masyarakat yang semakin menurun.

"Salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli adalah memberi insentif untuk menggenjot kemampuan beli masyarakat. Selain itu jangan kenakan pajak untuk pedagang kelas menengah ke bawah. Kemudian, jangan ada kenaikan TDL bagi pengguna listrik 900 VA agar mereka bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokoknya," tuturnya.

Selanjutnya, ungkap Rizal Ramli adalah persoalan BPJS Kesehatan yang defisit dan seolah tak ada jalan keluar untuk mengatasinya, sehingga keputusannya adalah  menaikan iuran. Hal ini, menurut Rizal Ramli, justru akan menambah angka kemiskinan.

"Solusi mengatasi BPJS Kesehatan yang defisit pertama yakni; pemerintah harus menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Rp 20 triliun. Sebab, modal awal BPJS Rp 5 triliun, BPJS dirancang ‘gagal finansial’ sejak awal.

 Kemudian revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja di gratiskan," beber mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

 

"Kemudian penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang disesuaikan dengan pendapatan pasien. Untuk penyakit menengah atas dan orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran harus cross subsidy,” sambung Rizal Ramli.

 

Faktor keempat dari pancaroba politik, imbuh Rizal Ramli, adalah investasi Tiongkok di Indonesia yang begitu masif seolah ada privelege. 

 

"Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya," ujar Rizal Ramli.

 

Persoala terakhir adalah krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah sangat serius. Bahkan, dampak asap akibat karhutla itu sudah sampai ke negara tetangga, seperti, Malaysia. Beberapa wilayah di Sumatra dan Kalimantan-pun sudah tidak layak sebagai ruang hidup. Kehancuran lingkungan ini akan terasa ke masa-masa mendatang. 

 

Efek dari kebakaran ini akan terasa jauh ke depan. Ada studi yang mengatakan bahwa bayi-bayi yang terekspos asap kebakaran memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada yang tidak. 

 

"Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku karhutla dan juga korporasi yang terbukti melakukan land clearing dengan cara membakar hutan dan lahan. Bagi korporasi yang kedapatan membakar karhutla, lahannya harus disita oleh negara, kemudian pemerintah membagikan lahan itu pada masyarakat agar digarap sehingga produktif dan masyarakat dapat sejahtera," tukas Rizal Ramli.   

 

Dari kelima faktor itu, Rizal Ramli berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bisa lebih baik asalkan Presiden Jokowi memiliki kredibilitas yang kuat, tetap dipercaya masyarakat, lantaran mau mendengarkan dan memahami kegelisahan publik, dan keberpihakannya terhadap rakyat nyata.

 

"Esensinya dari seluruh pancaroba politik yang tengah dihadapi, semua tergantung dari kredibilitas Presiden, trust masyarakat, dan keberpihakan Pak Jokowi terhadap rakyat nyata. Kalau dia memiliki itu tentu masalah pancaroba politik bisa diselesaikan," pungkas Rizal Ramli.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bibit Ubikayu (Foto:Doc Kementan)

Senin, 21 Oktober 2019 - 22:37 WIB

Pengembangan Bibit Unggul Ubi Kayu, Kementan Bantu Sertifikasi

Jakarta - Industri Pangan olahan ubi kayu saat ini sedang digandrungi masyarakat. Mulai dari minuman berbahan tapioka hingga makanan ringan seperti kripik atau chips stik. Untuk itu dibutuhkan…

CIMB Niaga - foto IST

Senin, 21 Oktober 2019 - 22:17 WIB

CIM Niaga Miliki Aplikasi Mobile Banking

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) memperkenalkan aplikasi mobile banking terbaru bagi nasabah korporasi yaitu BizChannel@CIMB Mobile. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat…

Kota Surabaya

Senin, 21 Oktober 2019 - 17:55 WIB

Catat, Ini 5 Kuliner yang Bikin Kangen dengan Surabaya

Bila Anda pernah berkunjung ke Surabaya, atau belum pernah sama sekali, berikut ini beberapa kuliner khas yang akan membuat Anda ingin langsung kembali ke Surabaya.

FGD KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Senin, 21 Oktober 2019 - 16:39 WIB

Butuh Keputusan Politik yang Kuat untuk Melindungi Lahan Pertanian

Jakarta-Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, untuk mewujudkan etahanan pangan nasional perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah. Sebab, berbagai masalah yang muncul sebagai kendala…

Ekspor kerajjinan perhiasan (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 21 Oktober 2019 - 16:30 WIB

Kemenperin Fasilitasi IKM Perhiasan Perluas Akses Pasar

Kementerian Perindustrian proaktif memfasilitasi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) perhiasan untuk terus memperluas akses pasarnya baik kancah domestik maupun global. Langkah strategis…