Setelah Asosiasi, Kini Giliran Kemenperin Tolak Rencana Kenaikan Harga Gas Untuk Industri

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana kenaikan harga gas bumi untuk industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dapat menurunkan daya saing industri nasional. 

"Ya pasti, kenaikan harga gas bumi akan berdampak pada penurunan daya saing industri nasional. Pada gilirannya akan menurunkan output produksi," kata Sigit saat dihubungi Industry.co.id di Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Sigit, pihaknya tidak mendukung rencana kenaikan harga gas bumi untuk industri yang akan dilakukan oleh PGN. Justru, tambahnya, Kemenperin ingin penurunan harga gas yang telah tertuang dalam Perpres No.40 Tahun 2016 dapat terealisasi. 

"Kita malah ingin penurunan harga gas sesuai Perpres No.40/2016 yang merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 3," tegasnya.

Sebelumnya, Sejumlah asosiasi industri mencemaskan wacana kenaikan (penyesuaian) harga gas bumi untuk industri yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam waktu dekat. Pasalnya, gas bumi menjadi penyumbang terbesar dalam cost produksi sejumlah pabrik industri. 

Tak hanya itu, wacana kenaikaan harga gas bumi untuk industri juga dinilai sebagai kemunduran sektor migas di Tanah Air. 

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, wacana kenaikkan harga gas bumi untuk industri oleh PGN sangat mencemaskan. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan tekad pemerintah yang tengah menggenjot ekspor, menaikkan investasi, dan meningkatkan serapan tenaga kerja. 

"Kenapa PGN tiba-tiba ingin menaikkan (menyesuaikan) harga gas bumi?. Seharusnya menurunkannya, karena iuran migas melalui pipa telah diturunkan melalui PP 48/2019. Seharusnya, PGN ikut memperjuangkan pelaksanaan Perpres Nomor 40/2016 tentang penutunan harga gas bumi untuk 4 sektor industri," kata Yustinus.

Ditambahkan Yustinus, kenaikkan harga gas bumi untuk industri pastinya akan berdampak pada makin tingginya ongkos produksi, serta memburuknya daya saing industri nasional. "Dengan begitu, impor akan semakin menggila, dan ekspor akan terhambat. Current Account Deficit akan semakin besar, produksi menciut ke level minimum, pengurangan tenaga kerja baik langsung ataupun tidak langsung, serta menggetarkan investasi yang akan masuk dan mengurangi pajak-pajak karena menurunnya penghasilan," papar pria yang sering disapa Yus.

Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaja melihat instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perpres Nomor 40/2016 tidak dianggap. 

"Wacana kenaikkaan (penyesuaian) harga gas bumi untuk industri menjadi bukti bahwa industri migas sudah tidak peduli atas ketahanan energi, walaupun pemerintah sudah siapkan ketahanan sandang, pangan dan papan begitu rapih," terang Achmad Widjaja.

Ia berharap, seluruh sektor industri mampu menuju target ekspor sesuai arahan Presiden Jokowi. "Seharusnya energi menjadi dukungan utama dengan segala cara, tidak ada perubahan dikala perlu subsidi agar terobosan daya saing lebih efektif," tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia [Asaki], Edy Suyanto mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikkan harga gas bumi untuk industri, karena akan berakibat peningkatan beban perusahaan, dimana biaya gas merupakan 30% dari total biaya produksi, sehingga bisa menurunkan daya saing dan mengancam keberlangsungan industri.

"Kami [Asaki] sudah menyampaikan alasan keberatan dan penolakan terkait kenaikkan harga gas oleh PGN," kata Edy.

Menurutnya, industri keramik sangat sensitif sekali dengan biaya energi [Gas]. Pasalnya, lanjut Edy, energi [Gas] itu 30-35% dari total biaya produksi. "Artinya, daya saing industri keramik sangat bergantung terhadap harga gas. Dengan harga gas yang saat ini saja, kita [industri keramik] sudah kehilangan daya saing, sehingga dengan gampangnya produk impor dari China, India, dan Vietnam masuk ke Indonesia," terangnya.

Disisi lain, Edy memiliki keyakinan bahwa PGN akan mempertimbangkan kembali dan bahkan berjanji untuk menunda rencana kenaikkan harga gas untuk industri. "Kami juga tetap menagih janji pemerintah yaitu Perpres Nomor 40 Tahun 2016, dimana pemerintah memberikan janji harga gas sebesar USD 6 per MMBtu untuk 7 sektor industri, salah satunya keramik. Bahkan, dibunyikan dalam Perpres bahwa berlaku surut sejak Januari 2016 yang notaben-nya sampai saat ini sudah 3,5 tahun belum dirasakan manfaatnya oleh industri," papar Edy.