Soal Jaksa Chuck, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden Soal Ego Sektoral

Oleh : Hariyanto | Minggu, 18 Agustus 2019 - 10:13 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral antarlembaga di pemerintahannya. Sayangnya, perintah tersebut dianggap seperti angin lalu oleh Jaksa Agung dan jajarannya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai, sikap abai terhadap perintah pemimpin negara itu juga dilakukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Adi Toegarisman melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yakni dengan memanipulasi pelaksanaan Perintah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan menempatkan seorang Chuck Suryosumpeno pada Rutan yang berbeda dengan amanat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi.

Menurut Haris Azhar yang juga merupakan kuasa hukum Chuck ini, kliennya seharusnya di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sebagaimana perintah Pengadilan Tinggi. "Namun justru ditempatkan di Rutan Cipinang tanpa didasarkan selembar syarat administrasi apapun. Ini jelas pelanggaran administrasi keadilan," kata Haris di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Selain melakukan mal administrasi keadilan, Jaksa Agung bersama Jampidsus serta Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah melakukan Contempt of Court dengan menerbitkan Surat Perintah No. PRINT-367/M.1.14/Ft.1/07/2019 untuk menugaskan 14 Jaksa untuk memindahkan CS dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung ke Rutan Cipinang.

Haris pun menilai tindakan para pejabat kejaksaan itu adalah abused of power mengingat status CS adalah tahanan Pengadilan bukan tahanan Jaksa lagi.

"Sejujurnya menyeret seorang Chuck dalam pusaran kasus ini saja merupakan kesalahan besar. Semua pasti tahu, bahwa Presiden di tahun 2016 pernah menegaskan jika menangani penyidikan kasus korupsi, kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada," ungkapnya.

"Termasuk jangan memidanakan kebijakan atau diskresi pimpinan kejaksaan sebelumnya, apalagi Putusan MA atas PK Chuck menyebutkan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak melakukan pelanggaran SOP dan harus dipulihkan harkat, martabat serta nama baiknya. Maka Jokowi seharusnya mencopot Jampidsus, Kajati atau bahkan Jaksa Agung yang tidak menjalankan perintah Hakim. Jika perlu dipecat saja sekalian," kata Haris.

"Dengan tidak adanya pelanggaran administrasi serta perlakuan sewenang-wenang dari para Jaksa telah menempatkan banyak pihak dalam posisi sulit. Artinya, Ombudsman RI harus ambil sikap terkait kelalaian yang 'diduga' sengaja dilakukan Jaksa Agung, Jampidsus dan Kajari Jaksel," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, Kepala Rutan Cipinang dan Kepala Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung diyakini menghadapi masalah besar saat kemudian misalnya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap terhadap diri CS karena administrasinya ada di Rutan Salemba Cabang Kejagung tapi badannya ada di Rutan Cipinang. “Kan kasihan para Kepala Rutan itu, gak tau apa-apa tapi diminta memikul tanggung jawab besar.”

Hal yang sama juga dialami pula oleh Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan para Hakim yang membuat penetapan, karena salah satu tugas Jaksa adalah melaksanakan Perintah Hakim. "Maka kami minta Ombudsman untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap apa yang terjadi. Demikian juga Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan R.I., saya mohon untuk turun tangan menyelidiki alasan dan penyebab para Jaksa dan Kajari melakukan penghinaan terhadap Penetapan Hakim serta siapa yang memerintahkan untuk memindahkan CS."

Kasus yang dialami Chuck ini, kata dia, makin membuktikan bahwa upaya hukum yg ditujukan kepadanya selama ini adalah kriminalisasi yang dibuat-buat, alias rekayasa hukum yang diotaki Jaksa Agung dan Jampidsus. 

"Apalagi Chuck dianggap mengetahui atau menghalangi niat mereka yang patut diduga dengan sengaja berupaya melakukan manipulasi sejumlah aset hasil penegakan hukum untuk kepentingan pribadi dan atau kepentingan politiknya. Saya mohon kepada Bapak Presiden agar figur pimpinan seperti ini tidak akan ada lagi di tubuh Kejaksaan. Saat ini Kejaksaan sudah darurat SDM yang mumpuni dan berjiwa pengabdian pada bangsa dan negaranya!," ujar Haris.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pengembangan Pariwisata Nias Didukung Multisektor

Senin, 16 September 2019 - 12:00 WIB

Pengembangan Pariwisata Nias Didukung Multisektor

Pengembangan pariwisata Nias di Sumatera Utara (Sumut) yang kaya dengan beragam potensi alam dan budaya mendapatkan dukungan banyak pihak atau multisektor.

Menteri PUPR Basuki dan para insinyur Muda

Senin, 16 September 2019 - 10:28 WIB

Menteri Basuki: Kolaborasi Insinyur Muda ASEAN Perlu Terus Ditingkatkan

Menteri Basuki berpesan untuk para insinyur muda ASEAN untuk dapat mempelajari lebih lanjut dan menerapkan konsep Lean Construction.

Tanaman kacang hijau

Senin, 16 September 2019 - 09:23 WIB

Kementan: Keuntungan Budidaya Kacang Hijau Menggiurkan

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menilai budidaya kacang hijau akhir-akhir ini memberikan keuntungan yang mengiurkan. Mengapa demikian? Karena kacang hijau produksi dalam negeri ternyata…

Gojek-Blibli Sepakat Tingkatkan Industri Pariwisata Melalui Platform Digital

Senin, 16 September 2019 - 09:00 WIB

Gojek-Blibli Sepakat Tingkatkan Industri Pariwisata Melalui Platform Digital

Dua perusahaan berbasis digital yakni PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Global Digital Niaga (Blibli.com) menyatakan dukungannya dalam pengembangan pariwisata melalui platform digital.

Ilustrasi Gula (Ist)

Senin, 16 September 2019 - 08:07 WIB

Swasembada Gula Putih di Depan Mata

Jakarta - Dorongan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap investor di bidang gula untuk meningkatkan kapasitas produksi gula guna mencapai target memenuhi kebutuhan gula…