Godok Permen Validasi IMEI, Ini Pembagian Tugas dari Tiga Kementerian

Oleh : Hariyanto | Jumat, 02 Agustus 2019 - 20:31 WIB

Seminar Indonesia Teknologi Forum (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Seminar Indonesia Teknologi Forum (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Untuk mencegah membanjirnya produk Black Market (BM), pemerintah tengah berencana untuk mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) dari tiga kementerian yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian  Komunikasi dan Informatika.

Permen yang berkaitan dengan validasi (pengendalian) IMEI ini rencananya akan ditandatangani pada pertengahan Agustus tahun ini bertepatan dengan HUT RI ke 74 sekaligus  sebagai wujud negara merdeka dari ponsel Black Market (BM). 

Dirjen SDPPI, Ismail mengatakan dalam pengendalian IMEI ini pembagian tugas dibagi kepada tiga Kementerian. Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA  (System Informasi Basusdata lMEl Nasional), menyiapkan SOP Tata Kelola SIBINA, SOP Device Verification System, SOP Device Registration System (Stok Pedagang & Handcarry disiapkan Bersama Kemendag), SOP Lost & Stolen (disiapkan bersama Kemkominfo). 

"Sementara Kemkominfo memiliki tugas meminta operator menyediakan SOP layanan lost & stolen. Meminta operator mengirimkan data dump sebelum pelaksanaan pengendalian IMEI. Meminta operator menyiapkan sistem penghubung antara SIBINA dan EIR. Meminta operator menyiapkan EIR serta Meminta operator mengeksekusi Daftar yang dihasilkan SIBINA, " kata Ismail di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Sedangkan tugas Kemendag adalah Membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI Perangkat ke dalam SlBlNA. Menyiapkan sistem penghubung untuk Device Registration System. Enam bulan pertama untuk Stok Pedagang, selanjutnya selama masa operasional untuk pendaftaran Handcarry dan layanan VIP. 

Tahun ini, potensi kehilangan pajak diperkirakan akan lebih banyak sebab porsi ponsel BM bisa mencapai 30% dari 50 juta ponsel. Hal itu karena pintu masuk ponsel BM di banyak negara, misalnya Turki, Pakistan, india, dan Rusia sudah mulai ditutup lewat kebijakan validasi IMEI.

Untuk itu, jika pemerintah Indonesia tidak mencari solusi dengan cara penegndalian IMEI, maka Indonesia akan menjadi pasar empuk peredaran ponsel BM. Dalam kesempatan seminar dan talkshow tersebut dicanangkan juga gerakan #StopPonselBM. Dengan gerakan tersebut diharapkan seluruh masyarakat ikut terlibat secara aktif memerangi dan mencegah peredaran ponsel BM. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

WN Jepang

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:45 WIB

Ngeri, Pulang dari Bali WN Jepang Terpapar Virus Corona, Dinkes Gerak Cepat

Dinas Kesehatan Bali telah melakukan contact tracing atau melacak tempat dan penginapan warga negara (WN) Jepang yang positif terjangkit virus corona sepulangnya dari Pulau Dewata.

Jaya Suprana (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:32 WIB

Mendambakan Keadilan Sosial

Berdasar dukungan dari para sahabat seperti Prof. Frans Magnis Suseno, Prof. Mahfud MD, Prof. Salim Said, Dr. Yasonna Laoly, aktivis senior Haryono Kartohadiprojo S.H, pejuang kemanusiaan Ignatius…

Kota baru Maja

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:30 WIB

Bakal Disulap jadi Kota Baru, Presiden Jokowi Rela Kucurkan Rp100 Triliun untuk Maja

Dari 41 proyek besar yang direncanakan 2020-2024, Kabupaten Maja, Lebak, Banten masuk ke dalam RPJMN untuk dua proyek besar. Dalam daftar proyek prioritas strategis, Maja masuk ke proyek Be…

Mangga Arummanis

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:22 WIB

Lewat Market Place Digital Petani Muda Bali Omset Ekspor 100 Miliar

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menggenjot nilai ekspor pertanian. Salah satunya dengan mengembangkan market place berbasis aplikasi yang dikelola oleh para petani milenial.

Perumnas berupaya memberikan hunian bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:18 WIB

Strategi Perumnas Mengurangi Backlog Perumahan

Bersandar pada PP 83, terdapat beberapa tugas pokok Perumnas, sebagai penyedia tanah, sebagai pengembang perumahan dan pemukiman, membangun rumah tunggal deret dan susun, mengelola rumah susun…