Korban Konflik Bersenjata Nduga akan Dapat PKH

INDUSTRY.co.id - Wamena-Pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan berkelanjutan bagi penyintas Kabupaten Nduga sebagai perlindungan sosial jangka panjang. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan skema bantuan berkelanjutan yang dimaksud adalah bantuan program keluarga harapan, bantuan beras sejahtera (Rastra) dan bantuan sosial lainnya.

"Kita akan lakukan evaluasi siapa saja yang masuk kreteria dan akan mendapatkan bantuan tersebut," jelas Harry di Wamena, Selasa (30/7/2019)

Harry menambahkan berdasarkan basis data terpadu dari pusat data kementerian sosial sebanyak 1.720 jiwa Nduga yang akan menjadi calon penerima rastra. Mereka berada di distrik Kenyam.

"Validasi akan dilakukan bulan Juli-Agustus. Kerena di Kabupaten Nduga belum ada pendamping maka pendamping PKH Wamena akan diterjunkan melakukan validasi. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH," tambah Harry.

Unsur KPM PKH yang dimaksud memenuhi kreteria ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas berat.

Kementerian Sosial juga mencatat sebanyak 82.020 jiwa warga Nduga akan menjadi calon KPM PKH. Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif.

"PKH Akses karena daerah yang dijangkau sangat sulit. Sedangkan PKH Adaptif karena mereka menjadi korban bencana," tambah Harry.

Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan recrutmen pendamping PKH secara Offline karena sulitnya wilayah. Harry Hikmat mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan disejumlah daerah di Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti distrik Asmat.

"Kreterian SDM PKH di Kabupaten Nduga bisa kita turunkan yang tadinya Sarjana Sosial bisa menjadi SMA dan mereka bisa menjadi asisten pendamping. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak 8 orang," jelas Harry.

 

"Sebenarnya tahun 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada 2 orang pendamping dan 5 orang Administrator Pengolah Data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. Nah, sekarang mereka akan kita aktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi," imbuhnya.

 

Untuk melayani pencairan bantuan itu, Pemerintah sudah berkerjasama dengan Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara. Harry menegaskan pihak bank yang akan melayani pencairan bansos di Kabupaten Nduga adalah BRI cabang Wamena karena di kabupatem tersebut belum ada bank. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara cash oleh pihak BRI.

"Penyaluran bansos PKH dan Rastra bisa dilakukan secara cash jika disana tidak ada akses perbankan sama sekali. Ini sangat dimungkinkan dan ada payung hukumnya yaitu Perpres 63 tahun 2017 tentang bantuan sosial non tunai," lanjut Harry.

3 Kabupaten Akan Dapat PKH

Selain kabupaten Nduga, pemerintah juga akan melakukan verifikasi terhadap calon KPM PKH di 2 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Puncak di distrik Ilaga sebanyak 17.899 calon KPM dan Kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat sebanyak 3.063 calon KPM.

"Berdasarkan BDT jumlah itu akan dilakukan verifikasi dan validasi. Dengan dilakukan verifikasi dan validasi itu maka seluruh kabupaten di propinsi Papua dan Papua Barat bisa terjangkau PKH," lanjut Harry.

Verifikasi dan validasi terhadap tiga kabupaten tersebut dilakukan di masing-masing ibu kota kabupaten seperti  di ibu kota kabupaten Tambrauw ada di Distrik Sausafor, Kota Ilaga di Kabupaten Puncak dan Distrik Kenyam di Kabupaten Nduga.

Pencairan PKH di wilayah itu dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan mesin adc offline milik BNI dan Mandiri. Sedangkan untuk BRI mereka akan menggunakan Vsat.

Selain menberikan PKH, pemerintah  pusat dan propinsi juga telah memberikan bantuan sebesar 3,68 miliar rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Nduga untuk memulihkan kondisi pengungsi.

Bantuan tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama senilai Rp.2.526.936.000 terdiri dari bantuan logistik permakanan sebesar senilai Rp.1.995.136.000 dan bantuan Cadangan Beras Pemerintah 50 ton senilai Rp.531.800.00. Sedangkan bantuan tahap II senilai Rp.740.449.000 terdiri dari paket perlengkapan sekolah SD hingga SMA, peralatan bermain, belajar, olahraga,kelompok rentan lansia dan berkebutuhan khusus.

Untuk bantuan tahap III senilai Rp.491.192.985 terdiri dari bantuan beras reguler Rp.51.380.000, makanan tambahan senilai Rp.155.057.500 dan paket logistik senilai Rp.212755.485.

"Bantuan ini diberikan kepada Pemkab Nduga yang diwakili Sekertaris Daerah Nduga Namia Gwijangge di Wamena hari ini. Bantuan itu selajutnya akan didistribusikan ke kantong-kantong pengungsian oleh Dinsos," tegas Harry.

53 Korban Meninggal Dunia

Harry menegaskan berdasarkan laporan dari pemkab dan aparat keamanan jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini mencapai 53 orang. Dari jumlah itu, 23 orang anak-anak. Rata-rata penyebabnya karena sakit dan bukan kejadian luar biasa.

"Tidak benar berita lebih dari 130 orang meninggal dalam pengungsian. Jumlah korban meninggal dunia itu merupakan akumulasi dari awal konflik terjadi. mereka yang meninggal karena sakit," lanjut Harry.

Kemensos menyatakan terbuka menerima informasi terbaru terkait kondisi pengungsi asal Nduga yang tersebar di Wamena, Timika, Kenyam, hingga Lanny Jaya. 

 

”Rapat kerja ini bertujuan mengklarifikasi informasi terkait pengungsi Nduga di media massa nasional maupun internasional,” kata- nya.

 

Sekertaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menegaskan ke 53 data korban meninggal dunia tersebut hasil dari pendataan dan investigasi di 11 distrik yang terdampak konflik.

”Data 53 orang itu dilengkapi nama dan lokasi me- ninggal. Informasi warga yang meninggal hingga 139 orang belum terverifikasi,” ujarnya