Komisi VI DPR Terima Usul Anggaran Tambahan Kemenperin Rp 2,89 Triliun

Oleh : Ridwan | Senin, 17 Juni 2019 - 19:00 WIB

Kementerian Perindustrian. (Fofo: kemenperin.go.id)
Kementerian Perindustrian. (Fofo: kemenperin.go.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI mengenai tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai beberapa program prioritas pada tahun 2020. 

Anggaran terbesar akan disalurkan pada pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang mencapai Rp2,51 triliun.

"Salah satu fokus kami nanti memang pengembangan SDM industri. Apalagi, kami telah memiliki satuan kerja baru, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI)," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 di Jakarta, Senin (17/6).

Menperin menjelaskan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua nanti, telah memilih program peningkatan kualitas SDM menjadi agenda selanjutnya setelah gencar membangun infrastruktur secara masif pada periode pertama. Langkah ini guna mengambil peluang dari momentum bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia.

"Jadi, sesuai yang telah dibahas di rapat kabinet, yakni agar peningkatan kompetensi SDM bisa lebih diutamakan. Selain kami sudah dorong melalui program pendidikan vokasi industri di tingkat SMK, kami akan pacu lagi melalui fasilitasi pembangunan politeknik. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Jokowi," paparnya.

Terkait akselerasi program pendidikan vokasi tersebut, pemerintah sudah menuangkannya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri. Kemenperin juga sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta.

"Pembangunan industri nasional ke depan, tentunya memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik," ujar Airlangga.

Anggaran tambahan lainnya, akan distribusikan untuk program dukungan manajemen Kemenperin sebesar Rp47 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro sebesar Rp37 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, farmasi, dan tekstil sebesar Rp41 miliar, serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka sebesar Rp23 miliar.

Selanjutnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin sebesar Rp6 miliar, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp183 miliar, serta program peningkatan ketahanan, pengembangan perwilayahan industri dan akses industri internasional sebesar Rp50 miliar.

Di samping usulan penambahan anggaran tersebut, Kemenperin telah mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Dari pagu indikatif ini, terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp1,04 triliun.

Berdasarkan hasil rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno, kesimpulan yang didapat adalah Komisi VI DP RI menerima pagu indikatif anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,89 triliun.

"Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi," tutur Teguh.

Pada kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan, Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemenperin tahun 2018 sebesar Rp2,62 triliun atau 92,28% dari pagu anggaran Rp2,84 triliun. Realisasi tersebut sudah melampaui prosentase angka realisasi nasional sebesar 91,68%.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Jumat, 13 Desember 2019 - 11:33 WIB

Perlakuan Benih Cegah Serangan Hama dan Penyakit

Karawang Pengendalian hama atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tidak harus selalu dilakukan pada saat pertanaman sudah tumbuh. Akan tetapi bisa dilakukan juga pada benih padi sebelum ditanam.

Pengurus Asosiasi Bela Hak Cipta yang dipimpin oleh Erwanda Lukas alias Papa T Bob ( berdiri, paling kiri) beraudiensi dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) James F Sundah, Rien Uthami Dewi, Yessi Kurniawan dan Rapin Mudiarjo Kawaradji (Duduk).

Jumat, 13 Desember 2019 - 11:06 WIB

Di Hadapan Musisi Senior, LMKN Tegaskan Pembagian Royalti 2 X Setahun

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang merupakan Lembaga resmi yang berwenang memungut royalti dan menyalurkannya ke pemilik karya dan hak cipta, menegaskan bahwa mereka menyalurkan…

Bank Permata (Foto Industry News)

Jumat, 13 Desember 2019 - 10:37 WIB

PermataBank Akan Dibeli Bankok Bank

Jakarta – Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat yang diumumkan oleh pemegang saham mayoritas, Standard Chartered Bank (Standard Chartered) dan PT Astra International…

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Jumat, 13 Desember 2019 - 10:00 WIB

Tugu Insurance Raih Top 20 Financial Institution & The Best CFO dari The Finance

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali mendapatkan penghargaan Top 20 Financial Institution dari The Finance. Berdasarkan riset yang dilakukan The Finance Institute,…

Bahana Artha Ventura Salurkan Pinjaman Program Kemitraan untuk Menggenjot Mitra Binaan Naik Kelas

Jumat, 13 Desember 2019 - 09:00 WIB

Bahana Artha Ventura Salurkan Pinjaman Program Kemitraan untuk Menggenjot Mitra Binaan Naik Kelas

Semakin gencar menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efektifitas penyaluran kredit Program Kemitraan (PK) demi mendorong Usaha Menengah, Kecil dan Mikro…