Dinilai Bebani UKM, IHW Ajukan Uji Materi PP 31 Jaminan Produk Halal

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 23 Mei 2019 - 22:53 WIB

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Para aktivis halal yang tergabung dalam Indonesia Halal Watch mengajukan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 31/2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal ke Mahkamah Agung, Kamis (23/5/2019).

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan uji materiil ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada lima alasan penting. Alasan utama adalah PP ini berpotensi membebani masyarakat khususnya dunia usaha.

“Mandatory sertifikasi halal berpotensi membebani UKM, oleh karena itu seharusnya negara memsubsidi sertifikasi halal bagi UKM, tidak dibebankan kepada pihak-pihak lain sebagaimana tersirat dalam pasal 62 dan pasal 63 PP JPH,” katanya dalam acara Media Gathering, di Jakarta, Kamis (23/5).

Lanjutnya, alasan kedua adalah PP ini mereduksi atau mendelusi kewenangan MUI sebagai stakeholder yang diamanatkan UU JPH yakni sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk.

“Ketiga, adanya pertentangan antara pasal 22 ayat (2) PP No 31/2019 dengan pasal 14 ayat (2) huruf f UU JPH,” ujar Ikhsan

Alasan keempat, ketentuan mengenai kerjasama Internasional sebagaimana yang diatur pada pasal 25 pada PP ini tidak melibatkan kewenangan MUI yang berkaitan dengan pengakuan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri, maka berpotensi memudahkan masuknya produk impor dari luar negeri.

Pasar Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk impor karena pengakuan sertifikasi produk asing tersebut tidak berdasarkan standard kehalalan Majelis Ulama Indonesia, padahal di dalam UU JPH telah jelas diatur bahwa menetapkan kehalalan produk itu adalah kewenangan MUI. Peran dan fungsi fatwa MUI diantaranya adalah mencegah masuknya barang-barang asing yang tidak jelas kehalalannya.

Alasan kelima, jiwa dari PP ini pada intinya mengambil kewenangan stakeholder yang lain dan bukan membangun semangat kerjasama sehingga akan berdampak buruk bagi pertumbuhan produk halal dan industri halal di Indonesia.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Simulasi gempa di Perum Jamkrindo

Senin, 17 Juni 2019 - 18:09 WIB

Sulis Usdoko: Karyawan Perlu Meningkatkan Kesadaran Mengenai Bencana

Jakarta – Perum Jamkrindo melaksanakan simulasi kejadian gempa di kantor pusat Perum Jamkrindo, Jakarta, Senin (17/6/2019). Melalui simulasi tersebut, seluruh karyawan Perum Jamkrindo diharapkan…

PT Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk. (“BOSS”), (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 17 Juni 2019 - 18:00 WIB

BOSS Genjot Produksi untuk Meningkatkan Pendapatan Tahun Ini

PT Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk. (“BOSS”), produsen batu bara berkalori tinggi dengan kadar abu dan sulfur yang rendah, optimis mampu memacu produksi batubaranya secara maksimal pada semester…

 PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (Foto Herlambang)

Senin, 17 Juni 2019 - 17:00 WIB

Bali United Resmi Menjadi Klub Sepakbola yang Go Public

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk, perusahaan yang memiliki dan mengelola klub sepakbola profesional Liga 1 Indonesia “Bali United” resmi menjadi perusahaan publik ke-632 yang mencatatkan sahamnya…

Paul Frank

Senin, 17 Juni 2019 - 16:38 WIB

Lewat Layanan Do it Yourself, Paul Frank Ajak Pelanggan Berkreasi

Kehadiran layanan ‘Do It Yourself’ bisa menjadi jawaban bagi pelanggan yang ingin mengekspresikan kreativitas mereka.

Jababeka

Senin, 17 Juni 2019 - 15:45 WIB

Usai Pemilu, Kota Industri Jababeka Ketiban Untung

Pengembang kawasan industri PT Kota Industri Jababeka (KIJA) mengaku diuntungkan dengan membaiknya iklim sosial-politik pasca gelaran pemilihan umum 2019 lalu.