Dinilai Bebani UKM, IHW Ajukan Uji Materi PP 31 Jaminan Produk Halal

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 23 Mei 2019 - 22:53 WIB

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Para aktivis halal yang tergabung dalam Indonesia Halal Watch mengajukan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 31/2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal ke Mahkamah Agung, Kamis (23/5/2019).

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan uji materiil ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada lima alasan penting. Alasan utama adalah PP ini berpotensi membebani masyarakat khususnya dunia usaha.

“Mandatory sertifikasi halal berpotensi membebani UKM, oleh karena itu seharusnya negara memsubsidi sertifikasi halal bagi UKM, tidak dibebankan kepada pihak-pihak lain sebagaimana tersirat dalam pasal 62 dan pasal 63 PP JPH,” katanya dalam acara Media Gathering, di Jakarta, Kamis (23/5).

Lanjutnya, alasan kedua adalah PP ini mereduksi atau mendelusi kewenangan MUI sebagai stakeholder yang diamanatkan UU JPH yakni sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk.

“Ketiga, adanya pertentangan antara pasal 22 ayat (2) PP No 31/2019 dengan pasal 14 ayat (2) huruf f UU JPH,” ujar Ikhsan

Alasan keempat, ketentuan mengenai kerjasama Internasional sebagaimana yang diatur pada pasal 25 pada PP ini tidak melibatkan kewenangan MUI yang berkaitan dengan pengakuan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri, maka berpotensi memudahkan masuknya produk impor dari luar negeri.

Pasar Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk impor karena pengakuan sertifikasi produk asing tersebut tidak berdasarkan standard kehalalan Majelis Ulama Indonesia, padahal di dalam UU JPH telah jelas diatur bahwa menetapkan kehalalan produk itu adalah kewenangan MUI. Peran dan fungsi fatwa MUI diantaranya adalah mencegah masuknya barang-barang asing yang tidak jelas kehalalannya.

Alasan kelima, jiwa dari PP ini pada intinya mengambil kewenangan stakeholder yang lain dan bukan membangun semangat kerjasama sehingga akan berdampak buruk bagi pertumbuhan produk halal dan industri halal di Indonesia.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BNI Syariah. (Foto: IST)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 19:54 WIB

BNI Syariah Lakukan Program Pelatihan Masjid di Cirebon

Cirebon - BNI Syariah terus mengoptimalisasi peran masjid dalam hal manajemen dan keuangan. Kali ini BNI Syariah bersama Yayasan Daarut Tauhiid Peduli kembali bersinergi mengadakan pelatihan…

(IG/ussypratama)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 14:55 WIB

Kiat Sukses Ussy Sulistiawaty Jalankan Bisnis Kuliner

Kuliner nusantara juga perlu memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran.

Konferensi pers pengumuman lima pemenang kompetisi Bango Penerus Warisan Kuliner 2019 di Jakarta baru-baru ini.(Andi Mardana)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 14:27 WIB

Inilah 5 Pemenang Bango Penerus Warisan Kuliner 2019

Siap bergabung bersama jutaan pelaku UMKM di Indonesia yang berhasil meraih peningkatan omzet secara signifikan dengan mengadopsi teknologi digital.

Ilustrasi Jaringan Internet (KTSDESIGN/Getty Images)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 12:50 WIB

Peningkatan Kapasitas Jaringan Seluler Sangat Diperlukan

Hal ini dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu penambahan Base Transceiver Station (BTS), penambahan frekuensi dan perbaruan teknologi.

Ilustrasi 5G.(Ist)

Minggu, 25 Agustus 2019 - 12:03 WIB

Menyambut 5G, Ini Tantangan yang Dihadapi di Indonesia

Indonesia belum memanfaatkan secara penuh data dalam pembangungan.