Peringati Harkonas, YLKI Minta Pemerintah Serius Lindungi Konsumen

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Setiap 20 April, diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional, atau Harkonas yang tak bisa dilepaskan dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasalnya Harkonas mengacu pada momen disahkannya UUPK pada 20 April 1999. 

Pada peringatan Harkonas kali ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan 3 (tiga) poin sorotan terhadap Harkonas 2019, diantaranya keberadaan UUPK yang dinilai belum cukup ampuh memberikan perlindungan pada konsumen. 

Hal ini, menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, disebabkan pemerintah belum serius menjadikan UUPK sebagai basis hukum untuk melindungi dan memberdayakan konsumen. 

"Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang masih bertengger pada skor 40,41 adalah buktinya. Masih jauh dibandingkan dengan skor IKK di negara maju, yang mencapai minimal skor 53. Bahkan Korea Selatan skor IKK-nya mencapai 67. Artinya tingkat keberdayaan konsumennya sudah sangat tinggi," kata Tulus kepada INDUSTRY.co.id melalui keterangan resmi, Sabtu (20/4/2019).

Tulus mengatakan, jika disandingkan dengan derasnya gempuran era digital ekonomi, masih rendahnya IKK di Indonesia adalah hal ironis. Sebab rendahnya IKK berkelindan dengan rendahnya literasi digital konsumen. 

"Pantaslah jika konsumen Indonesia saat ini ada kecenderungan menjadi korban produk-produk ekonomi digital, seperti e-commerce dan finansial teknologi. Hal ini ditandai dengan tingginya pengaduan konsumen di YLKI terkait produk ekonomi digital tersebut," katanya.

Lebih ironis lagi, lanjut Tulus, manakala pemerintah masih abai terhadap upaya melindungi konsumen terhadap produk produk ekonomi digital tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih mangkraknya RPP tentang Belanja Online. 

"YLKI mempertanyakan dengan keras, ada kepentingan apa sehingga pemerintah masih malas mengesahkan RPP tentang Belanja Online?," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Tulus, pemerintah harus menjadikan Harkonas sebagai momen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya skor IKK. Terkait hal ini, dan dalam konteks hasil pilpres dan pemilu legislatif; lima tahun ke depan pemerintah harus menjadikan isu perlindungan konsumen dan indeks keberdayaan konsumen menjadi arus utama dalam mengambil kebijakan yang berdampak terhadap konsumen. 

"Nyatanya, dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam banyak hal, belum menunjukkan keberpihakan nyata pada perlindungan konsumen. Walaupun dalam era Presiden Jokowi telah ditelorkan Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Namun, nyatanya Stranas Perlindungan Konsumen hanya berhenti pada tataran formalitas belaka," pungkas Tulus.