Media Elektronik Tidak Boleh Sebar Berita Palsu

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan media massa, khususnya media elektronik, tidak boleh menyebarkan berita palsu (hoax) sehingga jadi sumber pemecah belah kehidupan bernegara.

"Digitalisasi itu berjalan cepat, jadi saya kira, kita harus cepat antisipasi pemberitaan hoax itu, sehingga pemberitaan media kita juga berita-berita positif, yang seimbang dan mendidik untuk rakyat," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Luhut menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama pada pembukaan Konferensi Internasional Annual Meeting Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF), di Bandung, Rabu (22/2).

Pertemuan yang mengusung tema "Media for World Harmony" itu mengangkat salah satu topik tentang masalah digitalisasi dan konvergensi media.

Menurut Luhut, dunia penyiaran terkini harus lebih dewasa dalam menyajikan pemberitaan, sehingga tidak menyiarkan informasi yang bersifat hoax.

Ia juga mendukung dan menyambut positif acara pertemuan ini karena dapat menunjukkan peran Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa memelihara harmoni, terlepas dari persoalan-persoalan penyiaran yang negatif.

"Forum ini dibuat untuk menunjukkan Indonesia, bahwa penyiaran di Indonesia membuat semakin harmoni dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Selain sebagai ajang pertukaran informasi, konferensi ini membawa pesan kepada dunia bahwa penyiaran memiliki peran dalam menghadirkan harmoni dalam kehidupan antar bangsa.

Perhelatan ini diikuti oleh delegasi 46 negara antara lain Turki, Maroko, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, dan Australia.

Masing-masing delegasi berbagi pengalaman dari negara lain tentang pengaturan media baru dalam konvergensi media.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan kalangan akademisi Rektor Univetsitas Padjajaran Med Tri Hanggada.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis yang menjadi Term President of IBRAF menjelaskan pertemuan tahunan ini akan membahas kontribusi yang dapat diberikan oleh regulator penyiaran dari negara-negara OKI (Organisasi Kerja sama Islam) dalam menata penyiaran menjadi lebih baik.

"Kami juga saling bertukar informasi tentang trend dunia penyiaran dan lubang-lubang regulasi yang muncul serta cara mengantisipasinya," katanya.

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri IBRAF, menurut Yuliandre, dapat memberikan kontribusi untuk mencapai pemahaman bersama dengan negara-negara anggota lainnya mengenai isu media dan dunia penyiaran terkini, untuk dijadikan dasar dalam rangka merancang solusi dan jalan implementasinya.