INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Kadin Indonesia Institute (KII) mencatat minat investasi dunia usaha terus melemah selama tiga kuartal berturut-turut.
Temuan itu terungkap dalam laporan Kadin Indonesia Business Pulse Survei Q3-2026 yang dirilis pada Kamis (22/10/2026) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.
Survei yang melibatkan 330 responden anggota Kadin di 28 provinsi ini menunjukkan sebanyak 32,4 persen pelaku usaha menyatakan menunda atau mengurangi rencana investasi mereka dalam enam bulan ke depan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama Direktur Eksekutif KII Mulya Amri dan Direktur Insights KII Fakhrul Fulvian memaparkan, pelemahan investasi terjadi di tengah tekanan bisnis yang belum sepenuhnya pulih.
Persentase pelaku usaha yang menilai kondisi bisnis memburuk memang turun menjadi 40,6 persen. Namun, penurunan tersebut tidak bergeser menjadi optimisme. Sebanyak 35,5 persen pelaku usaha justru memilih sikap netral dan menahan diri, menunggu kejelasan situasi.
KII mencatat tantangan terbesar dunia usaha saat ini bersumber dari kebijakan dan program pemerintah (17,8 persen). Selain itu, sulitnya akses pembiayaan (13,3 persen) dan lemahnya permintaan konsumen (11,8 persen) menjadi ganjalan struktural yang menekan likuiditas.
Di sisi lain, adopsi teknologi digital (18,2 persen) dan perluasan pasar baru (17,3 persen) menjadi tumpuan harapan yang menyelamatkan kinerja perusahaan.
Sorotan khusus dalam survei kali ini adalah dampak bencana alam. Sebanyak 57,9 persen pelaku usaha mengaku terdampak bencana dalam 12 bulan terakhir, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap (13,0 persen) dan cuaca ekstrem (10,9 persen).
Sektor pertanian, real estate, dan konstruksi menjadi yang paling parah terdampak. Dampaknya merambat ke kenaikan biaya operasional (13,5 persen), penurunan penjualan (11,8 persen), dan gangguan rantai pasok logistik (10,8 persen).
Yang mengkhawatirkan, 44,5 persen pelaku usaha mengaku kurang siap menghadapi disrupsi bencana berkelanjutan. Di sektor konstruksi, kerentanan bahkan mencapai 58,2 persen yang belum memiliki protokol ketahanan bencana.
Untuk pemulihan, dunia usaha meminta tiga intervensi utama: sistem peringatan dini yang komprehensif (22,4 persen), perlindungan infrastruktur logistik (18,6 persen), dan relaksasi akses pembiayaan modal kerja (16,4 persen).
Dunia usaha tetap menaruh harapan perbaikan pada kuartal IV-2026, dengan kunci pemulihan pada kejelasan arah kebijakan pemerintah pusat (30,0 persen) dan antisipasi tren pasar internasional (23,6 persen).