Tiga Hakim PN Martapura Dilaporkan ke MA Karena Rugikan Negara Puluhan Miliar

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 04 Desember 2018 - 20:04 WIB

Agung Mattauch, SH, MH, Kuasa Hukum BBKS
Agung Mattauch, SH, MH, Kuasa Hukum BBKS

INDUSTRY.co.id -Jakarta-Karena menjatuhkan  putusan perkara Nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.Mtp yang merugikan keuangan/kekayaan negara, Majelis hakim Pengadilan Negeri Martapura,  Anna Muzayyanah, SH, Gesang Yoga Madyasto, SH, dan Artika Asmal, SH  dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. 

Dalam perkara antara PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, melawan  Anna Trisula/Lo Tjioe Iin dan kawan-kawan tersebut Pemrov Kalsel sebagai pemilik PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (BBKS) dirugikan  sebesar Rp 60 miliar,” kata Agung Mattauch, SH, MH, Kuasa Hukum BBKS, di gedung Mahkamah Agung, Selasa, 4 Desember 2018.

Awalnya pada 1991 BBKS membeli tanah seluas 20 ribu M2 secara resmi melalui proyek nasional dengan membentuk Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Dalam Tim, BPN Kab. Banjar sebagai Ketua Panitia,  dengan beranggotakan Direktorat Agraria, Camat Gambut dan Lurah Gambut serta pemerintah daerah setempat. Untuk itu BBKS mendapatkan SHM No.59.

Setelah BBKS menguasai fisik tanah selama 26 tahun, tiba-tiba pada 2017 tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh Anna Trisula dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Majelis hakim, yang terdiri dari  Anna Muzayyanah (Ketua), Gesang Yoga Madyasto, SH (Anggota) dan Artika Asmal, SH (Anggota) kemudian  memutuskan  SHM No.59 yang dikuasai BBKS tidak sah karena belum dibaliknama setelah dibeli melalui Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991. “Pertimbangan hukum ini aneh karena belum dibaliknamakan SHM No.59 yang dibeli bukan berarti sertifikat itu kemudian tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum,” kata Agung.

Untuk mempertahankan aset Pemda Kalsel ini,   BBKS sudah meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi Kalsel, sebagai Kuasa Hukum di persidangan. Melihat keganjilan jalannya persidangan, bahkan kuasa hukum sempat walk out sebagai bentuk protes kepada sikap majelis hakim. “Semua keganjilan dan keanehan itu kami laporkan ke MA,” kata Agung.

Sebelum putusan, kata  Agung, memang   beredar khabar  BBKS akan dikalahkan. “Diduga ada kepentingan pengembang besar di balik sengketa tanah inii,”ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kerjasama Grab dan Pegadaian

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:51 WIB

Jaring Nasabah Baru, Pegadaian dan Grab Kerjasama Produk #PegadaianGrabBenefit

Kerjasama ini merupakan bentuk program #PegadaianGrabBenefit yang bertujuan untuk mendapatkan segmen nasabah baru yaitu Mitra Grab serta mendorong peningkatan kinerja bisnis Produk Kreasi Multiguna…

Dirjen Kemensos, Harry Hikmat (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:48 WIB

Penyaluran Bansos PKH Makin Transparan Dengan OM-SPAN

Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:02 WIB

Dukung Industri Interior Indonesia, Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) DKI Jakarta dan PT Citra Inovasi Strategi (CIS) Exhibition kembali mengumumkan kolaborasi konsep unik & kreatif dalam rangka menyelenggarakan pameran…

Ilustrasi Balap Sepeda (Foto Ist)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:00 WIB

Tanpa Penjelasan Pasti, Balap Sepeda TdF dan TdT Ditiadakan

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa mengatakan pemerintah Provinsi NTT tidak menggelar kegiatan balap sepeda Tour de Flores (TdF) dan Tour…

Data Analyst Moka Hutami Nadya

Rabu, 22 Mei 2019 - 11:41 WIB

Semangat Bantu UKM, Moka Berbagi Strategi Bisnis dengan Tren Data Ramadan

Melalui medium microsite dan e-book Ramadan yang dapat diakses secara gratis, paparan data ini memberikan tiga gambaran utama untuk bisnis, yaitu dengan menunjukkan tren ritel dan F&B selama…