INDUSTRY.co.id - Jakarta- SPKS mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk serius merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk para petani serta berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi. Karena deforestasi justru bertentangan dengan komitmen moratorium sawit yang disampaikan Presiden Jokowi.
“Merujuk pada kebijakan moratorium Presiden Jokowi itu, marilah semua pihak bekerjasama untuk berkomitmen melaksanakannya. Kami para petani juga meminta Presiden untuk bersikap tegas kepada pelaku deforestasi karena akan mengganggu arah bisnis sawit ke arah sawit yang berkelanjutan dan merugikan petani yang sudah berpraktek secara lestari,,” tegas Ketua Umum SPKS Mansuetus Darto dalam acara Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia: Bergotong-royong untuk Moratorium Sawit yang di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Selain itu ketua umum SPKS ini juga meminta kepada presiden untuk segera memutuskan nasib tiga juta petani yang menghidupi 17 juta penduduk Indonesia itu untuk segera bermitra dengan pabrik-pabrik sawit skala besar dan pabrik yang tidak memiliki kebun. Dengan cara itu, petani swadaya bisa lebih baik nasibnya.
Darto melanjutkan, penurunan harga sawit yang terjadi saat ini, hingga mencapai Rp500 per kg, disebabkan oleh beberapa hal, termasuk adanya pungutan sebesar US$50 CPO untuk program B20, over produksi, demand berjalan di tempat, penurunan harga komoditas nabati lainnya, tata kelola pembelian TBS petani yang tanpa pengawasan bagi pembeli pihak ketiga, dan moratorium hutan dan perbaikan tata kelola lahan selama 10 tahun terakhir yang tidak dijalankan secara serius.
“Untuk itu, acara rembuk nasional petani kelapa sawit Indonesia ini meminta semua pihak untuk bergotong-royong merumuskan suatu kebijakan yang berpihak dan berkolaborasi untuk perbaikan tata kelola dan pemberdayaan petani sehingga bermanfaat besar bagi para petani sawit kita. Presiden harus hadir mengatasi problem-problem mendasar petani kelapa sawit Indonesia, karena sudah lama dibiarkan,” kata Darto.
