Pemerintah Putuskan Bebaskan Tarif Pungutan BPDP Kelapa Sawit

Oleh : Herry Barus | Selasa, 27 November 2018 - 06:40 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai antisipasi atas turunnya harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional.

"Kita sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunannya untuk BPDP-KS, kita putuskan untuk dinolkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi penetapan pungutan BPDP-KS di Jakarta, Senin (26/11/2018)

Darmin mengatakan keputusan untuk menurunkan tarif pungutan hingga nol dolar AS per ton karena harga CPO saat ini anjlok hingga berada pada kisaran 420 dolar AS per ton dibandingkan 530 dolar AS per ton pada minggu lalu.

Penurunan harga yang drastis tersebut menjadi perhatian pemerintah maupun para pemangku kepentingan dalam sektor CPO, karena harga CPO itu sudah lebih rendah dari biaya produksi yang selama ini dikeluarkan oleh pengusaha.

"Kebijakan ini diambil mempertimbangkan dengan harga yang begitu rendah, karena sebenarnya banyak pihak yang sudah rugi, sehingga tarif pungutan ini sudah tidak bisa dilaksanakan sampai menunggu harga membaik," kata Darmin.

Saat ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Tarif pungutan tersebut dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan sawit serta eksportir atas komoditas perkebunan sawit atau produk turunannya.

Namun, Darmin memastikan pengenaan tarif nol dolar AS per ton ini berlaku untuk sementara, hingga harga CPO di pasar internasional kembali merangkak naik.

Untuk itu, apabila harga CPO telah mencapai angka 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 5 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Kebijakan penyesuaian tarif pungutan BPDP-KS ini akan segera berlaku setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang baru pada pekan depan (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus Gumiwang

Kamis, 04 Juni 2020 - 22:42 WIB

Kemenperin: Indonesia Masih Menjadi Negara Tujuan Utama Investasi Sektor Industri Manufaktur

Kementerian Perindusterian (Kemenperin) mencatat, selama periode tahun 2015-2019, total nilai penanaman modal asing (PMA) dari sektor industri manufaktur sebesar USD61,5 miliar.

Anand Stanley Presiden Direktur Airbus

Kamis, 04 Juni 2020 - 21:38 WIB

Gantikan Patrick de Castelbajac, Anand Stanley Bos Baru Airbus Asia Pasifik

Anand Stanley resmi menjadi Presiden Airbus Asia Pasifik yang berbasis di Singapura. Anand akan memegang raksasa industri penerbangan tersebut pada 1 Juli 2020 mendatang. Adapun beban Anand…

Gelar Harkopnas 2020 Secara Virtual, Dekopin Menanti Arahan Presiden

Kamis, 04 Juni 2020 - 20:55 WIB

Undang Presiden di Harkopnas Virtual 2020, Nurdin Halid: Covid-19 Momentum Redesain Struktur Ekonomi Negara

Jakarta-Wabah Covid-19 tidak membuat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mati gaya. Wadah tunggal gerakan Koperasi Indonesia itu berencana menggelar peringatan Hari Koperasi ke-73 pada 12 Juli…

Menteri Keuangan Sri Mulyani (foto Tempo)

Kamis, 04 Juni 2020 - 20:12 WIB

Kabar Gembira, Menkeu Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Insentif Pajak Sebesar Rp123,01 Triliun untuk Dunia Usaha

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pemerintah akan mendukung dunia usaha bertahan dari dampak COVID-19 dengan memberikan insentif perpajakan mencapai Rp123,01 triliun.…

Kantor Visa (foto Kontan.co.id)

Kamis, 04 Juni 2020 - 19:48 WIB

Ande Gandeng Visa Foundation dan Usaid Rilis Program Advancing Women's Empowerment Fund

Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) bersama dengan U.S. Agency for International Development (USAID) dan Visa Foundation mengumumkan bahwa delapan organisasi telah terpilih untuk…