INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar meragukan kredibilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola sumber daya air.
Sebab, menurut Sanny, di lingkungan industri, pengelolaan air baku dan air limbah merupakan satu kesatuan. Kalaupun pemerintah bisa mengelola air baku, kata dia, belum tentu air limbah bisa tertangani dengan baik.
"Ini tidak main-main karena urusannya undang-undang lingkungan," kata Sanny di Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Di sisi lain, ia juga tak ingin pemerintah membatasi suplai air baku ke kawasan industri karena akan mempengaruhi proses produksi.
"Kalau ada batasan pemerintah dalam suplai air baku bagi kawasan industri, bagaimana kita penuhi kewajiban kita? Bagaimanna industri manufaktur beroperasi?" tegas Sani.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara hati-hati dan dibahas bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Menurut dia, sesuai yang disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, negara harus menguasai air. Hal itu bisa diterjemahkan dengan cara agar bisa dikuasai masyarakat.
“Bagaimana kerja sama dengan swasta, ini yang akan dibahas dalam RUU ini,” kata Basuki.
