Menteri Basuki Pastikan Tak Ada Proyek Baru Kecuali Bendungan

Oleh : Herry Barus | Jumat, 17 Agustus 2018 - 17:00 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tidak ada proyek infrastruktur baru yang dikerjakan Pemerintah pada 2019 kecuali pembangunan bendungan.

"Kami di PUPR, lebih fokus pada menyelesaikan program, jadi tidak ada proyek baru, kecuali bendungan," kata Basuki saat ditemui usai menghadiri Sidang RAPBN 2019 di Gedung Rapat Paripurna Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018)

Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR akan lebih fokus pada penyelesaian proyek yang ada dan ditargetkan dapat selesai pada 2019, seperti Jalan Tol Trans Papua, Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda dan Trans Sumatra. Sementara itu, Jalan Tol Trans Jawa ditargetkan selesai pada akhir 2018. Namun, pembangunan 48 bendungan pada 2019 akan terus berjalan.

"Pada 2019 ada 48 bendungan yang dikerjakan, kemudian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus selesai pada 2019 seperti Papua, kemudian Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan meneruskan yang Transumatra," kata Basuki kepada awak media.

Dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan pada 2019, pemerintah akan terus terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah.

Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.

Sejak 2015 hingga sekarang, Pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.

Sebagai terobosan, percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air akan dilakukan melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta.

"Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan," kata Presiden Jokowi.