INDUSTRY.co.id - Tangerang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerjasama dengan Korea International Trade Association (KITA) menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD) mengenai Non Tariff Barrier.
FGD yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang, Senin (6/8/2018) ini difokuskan pada bidang investasi, sertifikasi, logistik, Free Trade Agreement (FTA), serta bea cukai.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, hambatan nontarif atau nontariff barrier (NTB) tetap menjadi keluhan para investor Korea Selatan (Korsel).
"Komplain mereka terkait hambatan-hambatan nontarif (nontariff barrier / NTB) yang sejatinya bukan hal baru. Regulasi menjadi salah satu isu yang terus mengganjal bagi investor," kata Shinta.
Ditambahkan Shinta, tantangan dalam konteks NTB yang dikemukakan pengusaha Korsel secara umum belum beranjak dari keruwetan regulasi. Soal online single submission (OSS), misalnya, pengusaha lokal saja mengaku kerap kesulitan sehingga wajar apabila investor asing juga mengeluhkan yang sama.
"OSS masih banyak yang belum terintegrasi, paling-paling cuma hanya bisa dapat nomor induk usaha saja habis itu kemana?," ucap Shinta.
Shinta menekankan bahwa secara umum para pebisnis Korsel memiliki intense positif hendak meningkatkan penetrasi bisnis mereka di Indonesia. Masalahnya, perkara hambatan nontarif membuat para pemiliki kapital menjadi berpikir ulang.
Menurutnya, aspirasi investor Korsel tak bisa diabaikan mengingat mereka adalah mitra dagang terbesar ketujuh bagi Indonesia dengan neraca perdagangan yang cukup seimbang. Nilai perdagangan RI-Korsel pada kurun waktu yang sama mencapai US$16,31 miliar. Nilai ini tercatat meningkat secara year on year, per akhir 2016 baru menyentuh US$13,68 miliar.
Sepanjang tahun lalu, Korea Selatan menempati peringkat kelima sebagai investor yang paling banyak menanamkan kapital melalui 3.274 proyek senilai total US$2,2 miliar.
Korea Selatan diklaim berhasil mengikuti tren manufaktur berteknologi tinggi dan industri kreatif dengan potensi nilai tambah yang besar. Hal ini, sejalan dengan tren perdagangan dunia. Sementara itu, Indonesia masih bergantung kepada komoditas dan industri dasar.
Oleh karena itu, Shinta mengingatkan lagi soal pendalaman penghiliran industri di dalam negeri supaya tidak terjebak kepada ketergantungan bahan baku impor.
“Kita harus lihat industri apa yang dapat kita fokuskan dan pasar potensialnya ke negera mana. Ini harus diidentifikasi,” ucap Shinta.
Lebih lanjut, Shinta mengambil contoh Thailand. Negeri Seribu Pagoda ini memiliki kinerja ekspor yang lebih memukau ketimbang RI. Berbeda dengan Indonesia, Thailand memilih untuk fokus kepada sektor industri tertentu saja yang dinilai paling realistis untuk dipacu, semisal otomotif.
"Nah, Indonesia selayaknya dapat berkaca dari negara tetangga. Apabila sukar menggeser pamor Thailand dalam manufaktur produk otomotif, RI bisa membidik industri lain," ujarnya
Shinta menyebut soal sektor industri petrokimia dalam negeri yang potensial untuk diunggulkan dari sisi hulu sampai ke hilir. Namun demikian, melihat perekonomian internal RI saat maka yang paling realistis untuk dipercepat pendalaman penghiliran industrinya adalah sektor komoditas.
“Sementara waktu, dalam waktu dekat, yang bisa menaikkan ekspor kita ya komoditas,” kata Shinta.
Shinta berharap FGD ini dapat menghasilkan gambaran riil terkait aspirasi para investor Korsel kepada pemerintah RI.
“FGD ini sebetulnya juga bagian dari persiapan kunjungan presiden ke Korea Selatan. Kami coba bahas, apa saja yang masih menjadi kendala dalam perdagangan dua negara. [Keluhan] yang muncul terutama bicara soal hambatan nontarif,” pungkas Shinta.
Selain dihadiri oleh para pelaku usaha Indonesia dari berbagai sektor seperti logistik, makanan, listrik, elektronik, e-commerce, ritel dan otomotif, pertemuan itu juga turut dihadiri pihak perusahaan Korea di Indonesia seperti PT CJ Logistics Indonesia, PT Moin Bumi, Taiwan Electric Wire, PT Hankook Tire Indonesia, PT KT&G Indonesia, Korindo Group, PT Indo Lotte Makmur, PT Samsung Electronics Indonesia dan PT International Total Service and Logistics (ITL).
Turut hadir pula Ketua Komite Korea Kadin Jongkie Sugiarto, Chief Representative KITA Jakarta Center Daniel Kweon, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian Harjanto, perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan RI da Kementerian Luar Negeri RI.
