INDUSTRY.co.id - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendorong pemerintah mewujudkan program pemberian 12,7 juta hektare yang diperuntukkan sebagai hutan untuk rakyat, serta memperkuatnya dengan kebijakan menghentikan laju industri ekstraktif.
"Bagi Walhi, kebijakan alokasi wilayah hutan seluas 12,7 juta hektar yang menjadi bagian dari RPJMN pemerintah saat ini, harusnya dipandang sebagai upaya untuk memberikan kepastian hak wilayah kelola rakyat, menyelesaikan konflik, mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di kawasan perdesaan," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Walhi juga menyatakan kebijakan itu juga berguna dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan khususnya bagi warga yang berada di dalam dan sekitar hutan.
Selain itu, lanjutnya, juga menjawab tantangan perubahan iklim di mana Inodnesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Apalagi, pemerintah Indonesia, berdasarkan Kesepakatan Paris Desember 2015 lalu, juga memiliki komitmen global untuk menurunkan emisi 29 persen pada 2030.
"Kebijakan 12,7 juta hutan, yang luasnya hampir sama dengan luas satu negara Inggris, yang akan diberikan hak pengelolaannya kepada rakyat sesungguhnya merupakan kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim global," kata Nur Hidayati.
Menurut dia, kebijakan itu juga perlu dibarengi dengan menghentikan laju ekspansi industri ekstraktif antara lain perusahaan tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri serta pembangunan infrastruktur skala massif.
"Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan 'review' perizinan menjadi elemen penting yang juga harus dilakukan oleh pemerintah, jika ingin 12,7 juta kebijakan perhutanan sosial dapat berhasil," katanya.
Komitmen pemerintah, ujar dia, harusnya menjadi momentum bagi pembenahan tata kelola sumber daya alam dan memberikan kepercayaan kepada komunitas dengan memberikan pengakuan hak wilayah kelola rakyat, termasuk dalam pengelolaan hutan.
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan model-model menanam pohon untuk hutan sosial yang dikelola perorangan maupun koperasi perlu dikembangkan.
"Jangan kembali kita berikan konsesi-konsesi besar kepada korporasi, kalau memberikan manfat untuk rakyat, masyarakat, penduduk silahkan," kata Presiden saat berbicara dalam peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2016 di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Tuban, Jatim, Senin (28/11).
Jokowi mengatakan jika korporasi tidak memberikan manfaat kepada rakyat maka akan konsesnsi pengelolaan hutan sosial akan diberikan kepada koperasi ataupun perorangan.
Presiden mengatakan pemerintah akan mendorong program mengkorporasikan petani, nelayan dan koperasi dalam mengelola perekonomian skala besar.
"Saya ingin mengkorporasikan petani, pengkorporasikan nelayan, pengkorporasikan koperasi, karena tanpa membuat model seperti itu, sulit yang kecil-kecil akan berkembang, harus dalam sebuah skala ekonomi yang besar," ujarnya.
