INDUSTRY.co.id - Penurunan harga gas industri diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Harga gas yang terlalu tinggi dewasa ini dianggap bukan hanya melemahkan daya saing dan produk dalam negeri di pasar , juga membuat barisan investor menahan diri menanamkan modalnya di Indonesia untuk berinvestasi di sektor-sektor industri.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Aas Asikin Idat, tak bisa menyembunyikan rasa geramnya. Suaranya yang kalem, terdengar bergetar ketika menjelaskan seputar mahalnya harga gas yang harus dibeli oleh BUMN pupuk yang dipimpinya.
Pabrik pupuk sangat mengantungkan harapan pada gas. Pemerintah harus menurunkan harga gas untuk industri pupuk agar dapat bersaing,ujarnya penuh harap.
Agar bisa bersaing di pasar internasional, industri pupuk dalam negeri sepatutnya mendapatkan harga gas industri yang lebih murah. Sialnya, industri pupuk Indonesia saat ini, harus membeli gas seharga 6-7 dollar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu). Harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga gas di China yang hanya 1-3 perdollar AS Mmbtu.
Ya Jika ingin bersaing, harga gas yang kami terima harus sama dengan internasional yakni 1-3 dollar AS per MMBtu,ujar Aas di Kementerian Perindustrian, Jakarta pada pertengahan September 2016.
Hitungan Aas, apabila harga gas untuk industri pupuk nasional turun menjadi 1-3dollar AS per MMbtu, maka harga pupuk Indonesia juga akan turun. Dengan harga gas seperti itu, biaya produksi pupuk akan turun sampai 45 dollar AS per ton. Sejauh ini harga pupuk internasional seperti di China hanya 200 dollar AS per ton, sedangkan harga pupuk Indonesia sekitar 240-250 dollar AS per ton.
Kegundahan akan beratnya membeli gas, tidak hanya terjadi di industri pupuk. Sejumlah pengusaha industri lainnya pun mengeluhkan mahalnya harga gas dalam negeri.
Seperti yang dirasakan pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri, dimana harus membeli gas mahal, sementara produsen tekstil dari negara lain, yang menjadi pesaing, selama ini menikmati harga gas yang lebih murah.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat di acara Breakfast Meeting Kementerian Perindustrian, Jakarta, beberapa waktu lalu, mengeluhkan hal ini.
Sebagai industri hulu, konsumsi gas sangat besar, tapi di hulu ini masih dikenakan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan Korea, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Akhirnya jadi snow ball (bola salju). Produsen kain lebih banyak impor benang dan serat, daripada produksi dari dalam negeri. Pertimbangannya impor lebih murah,ujarnya.
Untuk struktur biaya, menurut Ade, biaya untuk energi berkontribusi 28 persen dari struktur biaya dari industri hulu TPT seperti pabrik serat dan benang. Sejauh ini energi gas menjadi yang paling banyak dibutuhkan di tekstil hulu. Boleh disebut jadi tulang punggung dari proses produksi tekstil,ujarnya.
Para pengusaha keramik juga mendesak pemerintah menurunkan harga gas, karena mempengaruhi biaya produksi dan mempengaruhi daya saing. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Elisa Sinaga, mengatakan harga gas yang mahal berdampak pada industri keramik yang rata-rata mempengaruhi biaya produksinya sebesar 35 persen. Hal itu mempengaruhi daya saing industri keramik di Indonesia, karena beberapa negara tetangga menjual gasnya sekitar US$ 4-5 per MMBbtu di Singapura, sedangkan di Indonesia lebih mahal berkisar US$ 9 per MMBtu-US$ 14 per MMBtu.
Dengan besarnya harga produksi, para penggerak industri keramik justru terpaksa menjual produknya dengan berhati-hati, khususnya dari sisi harga karena daya beli konsumen sedang turun. Kondisi ini membuat perusahaan yang tidak kuat, terpaksa mengurangi tenaga kerjanya dan menurunkan kapasitas produksi.
Sekarang ini industri keramik sudah mengurangi tenaga kerjanya karena utilitasnya turun. Tadinya rata-rata 95 persen, namun sudah turun 65 persen dan ini menurut Elisa, menjadi masalah serius dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Ya industrinya melemah atau disebut deindustrialisasi,ujarnya.
Memang berbagai regulasi telah diterbitkan pemerintah sejak tahun 2015 untuk menurunkan harga gas. Namun menurut Elisa, hingga saat ini tidak berdampak, karena harga gas masih cukup mahal. Ia menuntut harga gas turun hingga sekitar US$ 6 per MMBtu agar menyelamatkan pelaku industri keramik.
Harapan yang sama disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia ( IISIA), Hidayat Tri Saputro. Ia mengatakan, saat ini harga gas untuk industri baja paling mahal di daerah Sumatera Utara sebesar US$ 10,87/MMBtu. Makanya banyak impor baja yang masuk ke Indonesia, selain dari Cina, salah satunya lagi dari Vietnam. Jadi, kata dia, tingginya harga gas dibanding negara tetangga membuat harga baja dalam negeri menjadi lebih mahal. Harga gas sangat berkorelasi dengan efisiensi, harga baja jadi mahal karena ongkos produksinya jadi mahal,ujarnya.
Hidayat Triseputro menyatakan, industri baja menantikan realisasi penurunan harga gas industri. Kebijakan ini dapat membuat industri baja nasional kompetitif, sehingga daya saing terkerek.
Pemanfaatan kapasitas terpasang (utilisasi) bisa naik menjadi 60 persen lebih dari saat ini 40 persen . Adapun kapasitas produksi terpasang industri baja nasional mencapai 9 juta ton per tahun. Kenaikan utilisasi juga didorong oleh pelaksanaan program P3DN, penerapan SNI wajib, pengendalian serbuan baja impor dengan harga murah.
Saat ini, kata Hidayat, kontribusi biaya gas terhadap total produksi di industri baja sangat variatif, tergantung teknologi dan proses produksi industri hulu, antara, dan hilir. Namun, secara rata-rata kontribusinya berkisar 5-50 persen.
Hidayat belum dapat memastikan berapa persen penurunan biaya produksi yang dihasilkan dari koreksi harga gas. Sebab ini tergantung pada kebijakan masing-masing pabrik. Di industri baja, gas digunakan pada proses pembuatan besi dengan teknologi direct reduction. Besi kemudian diolah menjadi baja setengah jadi untuk selanjutnya diolah menjadi baja.
Keluhan yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan. Menurutnya, harga gas di Indonesia memang tinggi. Industri kaca membeli harga gas pada kisaran US$ 8 per mmbtu. Penurunan harga gas pada kisaran US$ 6 per mmbtu bisa meningkatkan daya saing industri kaca. Pihaknya menunggu realisasinya di lapangan dan berharap pemerintah serius menjalankannya. Dengan harga gas yang lebih kompetitif, industri kaca Indonesia bisa bersaing dengan Malaysia dan Singapura.
Achmad Safiun Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) ikut angkat bicara, menurutnya, polemik terkait tingginya harga gas industri ini, jelas-jelas membuat industri berbasis gas dalam negeri menjerit menghadapi daya saing rendah di pasar internasional. Kondisi harga gas di Indonesia yang berada pada kisaran 8-10 dolar per mmbtu sudah sering dikeluhkan oleh para pelaku industri dan calon investor.
Kepada Industry.co.id, Safiun mengungkap ada dua faktor penyebab mahalnya harga gas yang diterima industri. Pertama, harga dihulu atau di sumur gas sudah tinggi serta harga di hilir yang tinggi akibat adanya trader yang bertingkat. Kedua, harga gas pipa di hulu di pulau jawa sampai bulan agustus 2012 masih berada di kisaran US$ 1.85-2.28 per mmBTU namun dinaikkan sebesar 35% pada bulan september 2012 dan 15 % pada bulan april 2013 karena adanya pungutan tambahan oleh pemerintah.
Harga rata-rata tertimbang di hulu itu adalah US$ 2.04 per mmBTU. Dengan perhitungan, harga gas bumi ke jawa bagian barat sekitar 700 mmscfd ( diluar pupuk) yang sebagian di pasok oleh ConochoPhilips (64 %) seharga US$ 1.85 per mmBTU, PEP Pagardewa (21%) US$ 2.28 per mmBTU, PEP Jabar, Medco Lematang, Medco Kremasan dan Elips (15 %) US$ 2.50 per mmBTU adalah harga gas per agustus 2012 ( sebelum ada pungutan), ujarnya.
Lebih lanjut Safiun menjelaskan, untuk harga gas bumi di industri (plant gate), industri meminta harga ditetapkan sebesar US$ 5 per mmBTU. Dengan demikian maka biaya maksimal untuk transmisi, distribusi dan lain-lain sebesar US$ 2,96 per mmbtu (Mscf). sedangkan harga gas bumi sebagai bahan baku (industri pupuk dan petrokimia) di tetapkan di kisaran US$ 3 per mmBTU.
Permintaan harga gas tersebut sudah termasuk untuk harga gas industri di daerah-daerah lainnya di indonesia, pungkasnya.
Perbaikan Regulasi
Ragam keluhan para pelaku bisnis tersebut mendapat respon dari pemerintah. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Oktober lalu, memaparkan rencana perbaikan regulasi dalam upaya penurunan harga gas industri di dalam negeri. Terutama di sektor hilir dan juga asumsi mekanisme teknis seperti depresiasi.
Perbaikan regulasi tersebut, lanjut Airlangga, akan segera dilakukan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan yang akan mengkaji lebih rinci mulai dari multiplier effect hingga potensi penerimaan negara.
Airlangga pun optimistis, perbaikan regulasi dapat dirampungkan sebelum akhir November 2016. Dengan demikian, target harga gas industri yang kompetitif sebagai pendorong ekonomi ini bisa dicapai sesuai yang diinginkan Bapak Presiden, yakni di bawah USD 6 per million metric british thermal unit (MMBTU), ujarnya.
Kementerian Perindustrian sendiri kata Airlangga, telah mengidentifikasi 10 sektor industri dan ditambah industri yang berlokasi di kawasan industri, yang perlu menerima harga gas di bawah USD 6 per MMBTU. "Jadi berlaku efektif dan ditargetkan 1 Januari 2017. Harga diharapkan bisa dapat," ungkapnya.
Airlangga mengulangi, pernyataan Presiden, bahwa orientasi penetapan harga gas industri yang baru harus memberikan dampak luas bagi pembangunan industri nasional dan menjadi substitusi impor. "Itu didorong untuk memperkuat daya saing industri kita," jelasnya.
Sebagai gambaran, harga gas di Indonesia masih cukup tinggi mencapai USD9,5 per MMBTU. Padahal, harga gas di negara-negara ASEAN seperti Vietnam hanya USD 7, Malaysia USD 4, dan Singapura USD 4 per MMBTU. Hal ini berimplikasi sangat besar pada kemampuan daya saing industri nasional terutama industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja yang banyak menggunakan gas.
"Jadi kita akan optimalkan seluruh potensi gas yang ada, sehingga industri kita bisa terbangun kembali dan perwilayahan industri tidak hanya menunjang di Jawa Centris, tetapi juga Indonesia Centris," tegas Airlangga.
Presiden Jokowi sendiri telah meminta agar harga gas industri secepatnya diturunkan. Menurut Jokowi, penurunan harga gas akan sangat membantu meningkatkan daya saing industri nasional. Apalagi di era kompetisi global yang semakin ketat, Indonesia harus memiliki produk-produk yang bisa bersaing dengan negara lain. Untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk Indonesia, perlu dukungan kepada industri yang salah satunya melalui harga gas yang murah.
Presiden Jokowi ingin agar industri nasional menjadi industri kelas dunia yang disegani, yang kuat, yang tangguh sehingga bisa menyejahterakan rakyat.
Dalam rapat terbatas mengenai harga gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Oktober lalu, Presiden Jokowi menyebut, harga gas industri di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara-negara lain, utamanya di lingkup Asia Tenggara.
Menurut Jokowi, harga gas di Indonesia mencapai 9,5 dolar AS per MMBTU. Bahkan, kata Jokowi, masih ada industri yang membeli gas hingga 11 dolar AS per MMBTU. Sedangkan di beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, harganya sebesar tujuh dolar AS per MMBTU. Malaysia dan Singapura bahkan lebih murah yakni di kisaran empat dolar AS per MMBTU.
Padahal, menurut Jokowi, Indonesia termasuk negara yang kaya gas bumi. Kondisi ini semakin ironis karena negara-negara tetangga yang harga gasnya lebih murah justru mengimpor gas dari Indonesia. "Hal ini perlu segera kita benahi karena implikasinya sangat besar pada kemampuan daya saing industri kita," ujar Presiden Jokowi.
