INDUSTRY.co.id - Natuna- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pembangunan pangkalan militer dan pertahanan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, patut diperkuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari campur tangan pihak asing.
"Kunjungan kerja yang dilakukan Panglima TNI di wilayah perbatasan, seperti Natuna ini fokus pada pertahanan dan keamanan negara dari kemungkinan intervensi asing," kata Bambang yang ikut bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja dalam meninjau pembangunan kekuatan militer di wilayah Natuna, di Teluk Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/4/2018)
Hadir dalam kunjungan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto, Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiono, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Dankorpaskhas Marsda TNI Seto Purnomo, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni dan para Asisten Panglima TNI serta Asisten Mabes Angkatan.
Menurut dia, wilayah Natuna yang berada dekat dengan Laut China Selatan (LCS) menjadi incaran Amerika dan China yang ingin menguasai LCS tersebut, sehingga diperlukan penguatan pertahanan negara di wilayah Natuna.
Oleh karena itu, pria yang disapa Bamsoet ini mendorong Komisi I DPR untuk membahas peningkatan anggaran pertahanan, khususnya daerah perbatasan di Natuna ini.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menyebutkan dalam kunjungannya itu ditemukan beberapa persoalan, di antaranya kurangnya persediaan air bersih, sulitnya jaringan telekomunikasi, baik itu jaringan internet maupun jaringan telepon di Pulau Sekatung serta kurangnya pasokan listrik dari PLN.
"Tentu DPR akan menagih janji Menkominfo yang menyampaikan kepada kami di Komisi I bahwa tak ada lagi daerah terpencil luput dari jaringan. Namun ternyata, masih ada 'blankspot' di Kepulauan Natuna. Ini menjadi koreksi dan perhatian dari Menkominfo. DPR akan mendorong Komisi I untuk meminta penjelasan kepada Menkominfo, di mana beberapa daerah yang 'blankspot' harus dicover untuk pemerataan keadilan di wilayah perbatasan," papar Bamsoet.
Tak hanya itu, kata politikus Partai Golkar ini, pasokan listrik di Pulau Sekatung juga minim karena listrik tidak menyala selama 24 jam. Kami akan mendorong Komisi VI untuk melakukan evaluasi bersama PLN dan Kementerian BUMN guna memenuhi keinginan masyarakat di perbatasan Natuna, khususnya Pulau Sekatung, tuturnya.
Ia menambahkan, persoalan pertahanan memang belum ada yang mengkhawatirkan, namun dalam satu pertahanan negara patut diwaspadai dari campur tangan asing.
"Oleh karenanya, kita buka beberapa kawasan, kita lihat bangunan-bangunan di perbatasan sudah berdiri bagus. Tahun anggaran berikutnya, kita fokus menyisir kelengkapan fasilitas bangunan. Kemudian menggeser sebagian pasukan di Jawa ke wilayah perbatasan," katanya.
Pembangunan di wilayah perbatasan, tambah dia, tak lepas dari perhatian pemerintahan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla untuk membangun perbatasan yang lebih baik lagi.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Panglima TNI bersama rombongan melakukan kunjungan ke Pos Pamputer Pulau Sekatung dengan menggunakan dua Helly (EC 725 dan MI-17) dari Lanud Raden Sadjad, Ranai.
Pos Pamputer Pulau Sekatung, Kepulauan Natuna merupakan pos pengamanan di pulau terluar sebelah utara NKRI. Sebanyak 20 personel prajurit TNI terdiri dari 10 prajurit Korps Marinir dan 10 prajurit Raider.
Setelah dari Pos Pamputer Pulau Sekatung, Rombongan Panglima TNI pun melanjutkan peninjauan ke Baterai Armed Yon Komposit 1 G/P. dan Satrad (Satuan Radar) TNI AU. Panglima TNI melihat progres pembangunan kedua satuan pengamanan yang berada di Kepulauan Natuna tersebut.
Kemudian rombongan pun menuju Markas Komando Yon Komposit TNI AD di Sempepang untuk istirahat dan meninjau Faslabuh TNI AL Selat Lampa. (Ant)
