Hakim: Dalam Berkomunikasi di WA, Vero dan JT menggunakan Bahasa Hokian

Oleh : Herry Barus | Rabu, 04 April 2018 - 13:21 WIB

Ahok dan Veronika Tan (Foto Ist)
Ahok dan Veronika Tan (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Majelis hakim membeberkan alasan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggugat cerai Veronica Tan yakni adanya kehadiran orang ketiga.

Veronica diketahui berselingkuh sejak tahun 2010. Namun, Basuki baru memiliki bukti perselingkuhan Vero pada Agustus 2015 ketika "menangkap basah" ada panggilan masuk ke ponsel Vero.

"Ketika itu penggugat menanyakan kepada tergugat, dijawab bukan siapa-siapa dan menyuruh penggugat untuk mencari tahu sendiri," ujar hakim anggota, Taufan Mandala di Ruang Sidang Koesoemah Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (4/4/2018)

Kemudian pada 2016, Basuki mendapati istrinya tidak ada di rumah saat ia pulang ke rumah lebih awal. Saat itu Vero pergi dari rumah tanpa meminta izin Basuki.

"Saat ditanya melalui WA (WhatsApp), tergugat mengaku pergi bersama temannya yang juga dikenal penggugat," kata dia.

Selain itu juga terungkap bahwa Vero kerap berkomunikasi dengan pria yang disebut-sebut berinisial JT melalui aplikasi pesan WhatsApp.

"Dalam berkomunikasi di WA, Vero dan JT menggunakan bahasa hokian," kata Taufan.

Pada Rabu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap istrinya, Veronica Tan. Dengan demikian keduanya resmi bercerai.

Putusan perceraian tersebut dibacakan langsung oleh Hakim Ketua, Sutaji di ruang sidang Koesoemah Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu.

"Berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 323.279/I/1997 per tanggal 17 Desember 1997, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya," kata Hakim Sutaji.

Majelis hakim juga memutuskan hak asuh anak Nathania Purnama dan Daud Albeenner Purnama yang masih berusia dibawah umur, jatuh kepada Basuki sebagai wali bapak.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Veronica selaku tergugat untuk membayar biaya persidangan sebesar Rp476 ribu.

"Tergugat membayar perkara yang sampai saat ini Rp476 ribu. Demikian putusan ini disampaikan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Utara," ujar Sutaji.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

REKOMENDASI KLINIK KECANTIKAN YANG TERPERCAYA

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:45 WIB

Kecantikan Artis Korea Selalu Jadi Dambaan, Kulit Putih Mulus, Rahang Dagu Kecil Tirus dan Awet Muda! Berikut Rekomendasi Klinik Kecantikan Terpercaya yang Bisa Bikin Anda Seperti Artis Dambaan

Jakarta-Saat ini perawatan wajah sudah menjadi gaya hidup. Mulai dari kosmetik, skincare, hingga treatment di klinik kecantikan tak akan lepas dari kebutuhan para kaum hawa. Bahkan para laki-laki…

Ilustrasi jaminan pensiun

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:30 WIB

Sungguh Miris! Hanya 16% Pekerja di Indonesia yang Miliki Jaminan Hari Tua & Pensiun

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa hanya sedikit pekerja Indonesia yang memiliki jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Gas Ilustrasi (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:26 WIB

September 2020, Penyerapan Gas Bumi PGN di Sektor Indutri Menunjukkan Tren Naik Menjadi 230 BBTUD

Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) , Faris Aziz, mengungkapkan bahwa implementasi harga gas bumi USD 6 per MMBTU pada tujuh sektor industri tertentu telah memasuki tahap akhir…

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:07 WIB

Menteri Arifin Minta PLN Lakukan Berbagai Upaya Untuk Ciptakan BPP Tenaga Listrik yang Efisien

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, PLN perlu melakukan berbagai upaya optimal agar tercipta Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang efisien.

Ilustrasi Korban PHK (foto Okezone.com)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:01 WIB

Waduh Menyeramkan! Tsunami PHK di Tanah Air Bisa Capai 15 Juta Orang

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi, pemutusan hubungan kerja (PHK) di tanah air mencapai 15 juta orang.