INDUSTRY.co.id - Jombang- Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten tersebut menyusul Bupati Jombang yang diduga terkena operasi tangkap tangan (OTT).
Koordinator LINK Kabupaten Jombang Aan Anshori, di Jombang, Sabtu malam (3/2/2018) , mengatakan, adanya pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan hal yang buruk terjadi, bagi sejarah birokrasi Kabupaten Jombang sejak reformasi digulirkan. Setelah Sekda Jombang ditetapkan tersangka KPK beberapa bulan lalu, giliran NSW, yang diduga Bupati, digelandang KPK dalam operasi tangkap tangan beberapa jam lalu.
"Melalui peristiwa ini, kami sangat mengapresiasi kinerja KPK yang telah secara meyakinkan mampu menjawab keresahan publik terkait aroma busuk dalam roda pemerintahan kabupaten," katanya di Jombang, Sabtu (3/2) malam kepada awak media.
Ia menduga, ada banyak kecurangan yang terjadi di Pemkab Jombang. Isu yang mencuat terkait kecurangan itu misalnya gratifikasi terkait jual beli jabatan, baik di level SKPD maupun posisi kepala sekolah.
"Menurut catatan kami, telah terjadi sekitar 7-8 kali mutasi yang beraroma tidak sedap," katanya.
Ia menegaskan, secara kelembagaan, sejak empat tahun lalu, telah mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Jombang agar transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, nyatanya belum dijalankan dengan baik, hingga ada penangkapakan KPK tersebut.
Ia juga belum mengetahui dengan pasti terkait dengan apa OTT yang telah dilakukan oleh KPK tersebut. Namun, pihaknya menduga hal itu berkaitan dengan gratifikasi jabatan dan pengondisian proyek APBD dan APBN. Pihaknya mendorong KPK agar tidak cukup puas dengan kinerja yang telah dilakukan tersebut, sebab dimungkinkan masih ada beberapa elit politik yang terlibat lainnya. Untuk itu, ia mendesak agar pemeriksaan dilakukan dengan lebih mendetail.
