INDUSTRY.co.id - Kupang- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga suasana persaudaraan menyambut pilkada serentak di tahun 2018 yang akan digelar untuk 171 daerah seluruh Indonesia.
"Tahun 2018 ini kita memasuki tahun politik, ini yang perlu kita perhatikan agar kita semua bersama-sama menjaga persaudaraan dan persatuan kita sehingga pesta demokaasi ini bisa berjalan dengan baik," kata Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2017)
Presiden hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan sejumlah Kabinet Kerja serta Gubernur NTT dan sejumlah pejabat di daerah untuk memberikan kuliah umum sekitar satu jam. Acara dihadiri lebih dari dua ribu peserta dari unsur civitas akademik, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda setempat.
Presiden mengatakan dalam tahun 2018 ini akan diadakan pilkada serentak untuk 171 daerah seluruh Indonesia, bahkan yang diketahuinya merupakan hajatan politik yang besar itu tidak ditemui di negara-negara lain.
Untuk itu, katanya, hanya dengan kematangan dan kedewasaaan berpolitiklah, masyarakat bisa memastikan pesta demokrasi itu bisa berjalan dengan aman dan lancar.
"Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik membuat antarteman menjadi pecah, antartetangga berpisah, antarkampung menjadi terbelah, tidak boleh seperti itu, sekali lagi saya tegaskan tidak boleh seperti itu," katanya menegaskan.
Presiden Jokowi mengingatkan demokasi dalam rangkaian proses pilkada serentak tidak diwarnai dengan hal-hal yang menciderai persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurutnya, pilihan politik boleh saja berbeda namun setelah pemilihan berlangsung masyarakat meski kembali hidup bersaudara dalam suasana yang aman dan damai seperti sedia kala.
"Terlalu besar biaya yang kita tanggung kalau kita merusak persaudaraan dan persatuaan kita gara-gara memilih bupati, wali kota, gubernur, dan presiden," katanya.
Presiden mengingatkan semua elemen masyarakat menghindari penggunaan media sosial untuk saling menghujat, saling menyerang, menjelehkan dan menjatuhkan satu dengan yang lain yang berbeda pilihan politik selama proses Pilkada.
Hal-hal ini, katanya, bukan meruakan budaya dan tradisi demokrasi di Indonesia karena negara ini merupakan negara yang santun, memiliki tradisi keramahtamahan yang baik dan diakui berbagai negara.
"Untuk itu jangan sampai merusak proses demokrasi yang kita jalani, pilihan politik itu berbeda-beda boleh saja, silahkan, tapi setelah memilih bupati, wali kota, gubernur, biarkan dia bekerja selama lima tahun, kalau kerjanya tidak benar jangan dipilih lagi, kalau kerjanya benar yah dipilih lagi, itu saja," katanya.
