INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kepastian kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar menjadi penting menjelang persiapan tahapan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan umum legislatif 2019.
Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan jika Munaslub tidak segera dilaksanakan, maka Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada 2018 dan Pileg 2019, karena penandatanganan pencalonan kepala daerah dan caleg harus dilakukan oleh ketua umum definitif.
"Waktu persiapan pemilihan legislatif atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng keppada awak media, Minggu (26/11/2017)
Sementara itu, rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu kepastian hukum sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Hal itu dilakukan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah kepada Setya.
"Kalau praperadilan ditolak, maka segera setelah ada hasil praperadilan, DPP harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. Agenda Munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan ketua umum baru," ujar Mekeng.
