INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kebijakan one map policy (Kebijakan Satu Peta) sangat dipentingkan untuk negara sebesar Indonesia. Dengan kebijakan satu peta ini, maka seluruh stake holder yang merasa memiliki kepentingan atas satu wilayah dapat melihat secara terbuka peruntukan sebuah wilayah. Demikian dikatakannya saat membuka Rakornas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Dalam acara tersebut hadir pula Menteri kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Menteri Agraria Kepala BPN, Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Hasanuddin Zainal Abidin.
"Saya ingin meng-higlight saja kebijakan satu peta itu betul betul sangat krusial dan urgent bagi negara yang seluas dan sebesar Indonesia. Bayangkan kalau kita pakai revolusi peta sendiri maka akan banyak persoalan didalam pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan pasti ada peta dasarnya," ujarnya dalam acara
Dengan seluruh peta yang terkandung di dalamnya, peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Harapannya, pembangunan infrastruktur satu dengan lainnya bisa terintegrasi dan tidak saling berbenturan.
"Kebijakan satu peta merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun bernagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Kita berharap Bappenas menggunakan peta dalam perencanaannya. Tentu kita tahu Bappenas sudah menggunakan itu. Tapi kalau satu peta pasti sangat bermanfaat," jelasnya.
Sebagai contohnya, jika nanti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun waduk lengkap dengan irigasinya, maka bisa perjelas dengan data-data mengenai potensi daerah tersebut. Sehingga jikalau suatu ketika dimintai penjelasan maka data data lah yang akan menjawabnya.
"Kalau Kementerian PUPR membangun waduk itu diiringi penjelasan pembangunan irigasi dan waduk sekian kalau tabel yang berbicara. Kalau ada anggota DPD tanya loh ko tahun ini dibangun waduki di provinsi ini tapi kok dibangun irigasi? Secara logika teknis itu enggak masuk tapi logika politik masuk," jelasnya
Pada kesempatan itu dilakukan pula konferensi Jarak Jauh (tele conference) dengan Gubernur Kalimantan Timur , Awang Farouk, yang di wilayahnya sudah melakukan kebijakan one map policy. Dari pembicaraan dengan Gubernur tersebut, tergambar dengan jelas, banyak hal di wilayahnya yang terjadi tumpang tindih perijinan. “Pokoknya kayak benang kusut. Dan kami meminta pemerintah pusat membantu kami mengurainya. Karena kebanyakan masalahnya justru datang dari pemerintah pusat,” katanya. (AMZ)
