INDUSTRY.co.id - Jakarta- DPR menginginkan arah dan agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi, tapi hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis dan kesejahteraan masyarakat.
DPR menilai masyarakat saat ini menyaksikan dari pola yg dilakukan KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional.
"Banyak dana mengendap di bank-bank daerah karena para pimpinan proyek, kepala daerah dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan kerena takut dipenjarakan KPK," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (16/10/2017)
Menurut dia, mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya, dan juga para pengusaha menghadapi dilema luar biasa sehingga kurang lebih hal itu yang akan dievaluasi dan dibicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan harus ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi karena kita tidak ingin agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan maupun ekonomi.
"Karena kita tahu bahwa proses penanganan dan penindakan tindak pidana korupsi rawan 'hangki pangki', mulai dari pengaduan masyarakat, penyadapan, penyidikan hingga penuntutan dan pengamanan barang bukti atau barang sitaan," katanya.
