INDUSTRY.co.id - Jakarta, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai anggaran research and development (R&D) di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara maju bahkan untuk kawasan Asia.
"Anggaran dan investasi untuk R&D di Indonesia masih rendah bahkan tidak sampai 1 persen. Anggaran yang dianggap kecil tersebut membuat Indonesia kurang dalam hal inovasi teknologi sehingga hanya bisa menjadi konsumen dari negara lainnya," ujar Tresna P. Soemardi selaku Ketua umum Badan Kejuruan Mesin (BKM) PII di Jakarta (5/10/2017).
Berdasarkan catatan, anggaran untuk sektor R&D dari pemerintah hanya sekitar 0,1 persen dari PDB. Jumlah tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja publik untuk riset di negara Asia seperti Korea Selatan (4 persen), Jepang (3,6 persen), Singapura (2,2 persen), China (2 persen), serta Malaysia (1,2 persen).
Lebih lanjut, Tresna menegaskan, jika pemerintah belum bisa memberikan anggaran yang cukup untuk sektor R&D nasional, kami akan ambil langkah seperti mewajibkan seluruh industri nasional berinvestasi di bidang penelitian dan pengembangan.
"Pemerintah harus memberikan dorongan untuk dapat menarik minat investor antara lain dengan memberikan berbagai insentif bagi industri manufaktur untuk berinvestasi pada R&D," terangnya.
Seperti diketahui, inovasi menjadi kunci sukses bagi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Selain itu, Indonesia memiliki kekuatan dalam pengembangan inovasi yang didukung oleh keberadaan institusi riset. "Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan anggaran belanja untuk produk teknologi mutakhir, penambahan jumlah peneliti dan insinyur, serta sertifikasi bagi SDM," kata tresna.
Berdasarkan data World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati peringkat ke-31 dalam hal inovasi serta peringkat ke-32 dalam hal kecanggihan bisnis. Bahkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu inovator teratas diangtara negara berkembeng bersama China dan India.
"Laporan tersebut memperlihatkan daya saing Indonesia secara global pada tahun 2017 berada pada posisi ke-36 dari 137 negara di dunia," tutupnya.
