INDUSTRY.co.id - Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperingatkan bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan yang semakin berat akibat ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi, pelemahan sektor manufaktur, hingga ancaman kebijakan perdagangan negara-negara mitra.

Menurut APINDO, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan meningkat hanyalah dampak akhir dari persoalan yang lebih mendasar.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha kini berhadapan dengan situasi yang sulit diprediksi. Karena itu, Rakernas dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) APINDO 2026 yang digelar di Makassar pada 3-5 Agustus mendatang akan difokuskan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Ketidakpastian menjadi kata kunci saat ini. Hampir semua hal bisa berubah dengan sangat cepat, mulai dari konflik geopolitik, rantai pasok global, hingga kebijakan perdagangan internasional yang berdampak langsung terhadap dunia usaha," kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/6/2026).

Menurutnya, konflik di Timur Tengah, volatilitas harga minyak dunia, hingga pelemahan nilai tukar rupiah telah meningkatkan biaya produksi industri nasional. Kondisi tersebut semakin berat karena sekitar 70 persen bahan baku industri Indonesia masih bergantung pada impor sehingga pelemahan rupiah langsung menekan biaya usaha.

Di sisi lain, APINDO mencatat adanya perlambatan aktivitas sektor riil. Indeks PMI manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026, sementara Indeks Kepercayaan Industri juga melemah menjadi 52,9.

Shinta mengungkapkan, data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 126.000 pekerja menjadi nonaktif akibat PHK sepanjang Januari-Mei 2026, sedangkan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) karena PHK telah mencapai sekitar 50.000 klaim.

Meski demikian, ia menilai PHK bukan persoalan utama yang harus menjadi fokus pemerintah.

"PHK itu sebenarnya masalah di hilir. Yang harus kita selesaikan adalah penyebabnya di hulu. Karena itu APINDO fokus pada de-bottlenecking dan deregulasi agar hambatan-hambatan dunia usaha bisa segera diatasi," ujarnya.

APINDO juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap ekspor Indonesia. Selain tambahan tarif 10 persen dari Amerika Serikat terkait investigasi Section 301, Indonesia masih menghadapi potensi tarif tambahan yang dapat memengaruhi daya saing produk nasional.

Di sisi lain, APINDO mendorong percepatan ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menurut Shinta, perjanjian tersebut menjadi peluang besar memperluas pasar ekspor sekaligus menarik investasi dari Eropa.

"Yang lebih penting bukan hanya soal tarif, tetapi bagaimana perjanjian dagang itu mampu menghasilkan investasi baru. Kuncinya tetap pada iklim usaha, kemudahan perizinan, regulasi, dan biaya berusaha di Indonesia," katanya.

Dalam Rakerkornas 2026 yang mengusung tema "Ketahanan Ekonomi Nasional: Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global", APINDO akan menghimpun masukan dari pengusaha di 38 provinsi dan 366 kabupaten/kota.

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan untuk memperkuat investasi, menjaga lapangan kerja, meningkatkan daya saing nasional, serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global.

Makassar dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai gerbang perdagangan dan logistik Indonesia Timur sekaligus menjadi etalase potensi investasi kawasan timur yang akan diperkenalkan kepada pelaku usaha nasional maupun mitra internasional.