Konser Jakarta Melayu Festival Berlangsung Meriah Kadin Minta Pemerintah Serius Kembangkan Industri Kimia Berbasis Metanol Presiden Jokowi-JK Jadi Saksi Pernikahan Anak Ketua DPR Perlindungan Data Pribadi Mutlak Diperlukan Forest Hill, Kawasan Properti Berbasis Aset Teknologi BRI Ungkap Strategi Untuk Menjadi The Most Valuable Bank in South East Asia Tips Perawatan Rutin Mobil Agar Harga Jual Kembali Tetap Stabil

Senin, 19 Agustus 2019 | 18:52

COMPOSITE 6296.715 10.06 0.16%

MBX 1757.837 1.98 0.11%

KOMPAS100 1274.084 3.47 0.27%

DBX 1119.008 5.71 0.51%

LQ45 984.127 3.84 0.39%

INFOBANK15 976.515 1.1 0.11%

JII 675.593 2.95 0.44%

BISNIS-27 553.178 2.15 0.39%

IDX30 537.882 2.03 0.38%

IDXHIDIV20 503.107 1.58 0.32%

Investor33 453.572 0.35 0.08%

IDXBUMN20 405.624 1.76 0.44%

SRI-KEHATI 391.828 0.97 0.25%

MNC36 351.698 0.09 0.02%

PEFINDO25 338.863 2.09 0.62%

SMInfra18 339.38 3.41 1.01%

IDXSMC-LIQ 321.942 0.79 0.25%

IDXSMC-COM 268.591 0.1 0.04%

JII70 230.104 1.19 0.52%

ISSI 187.729 0.49 0.26%

I-GRADE 176.569 0.87 0.5%

IDXV30 141.325 1 0.71%

IDX80 139.907 0.49 0.35%

IDXG30 139.768 0.72 0.52%

Pemerintah Diharapkan Jangan Melunak kepada PT Freeport

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 03 Oktober 2017 - 04:00 WIB

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengharapkan pemerintah jangan sampai melunak terkait negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami harap pemerintah jangan mau ditekan. Tetap saja pada skema semula divestasi 51 persen," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, di Jakarta, Senin (2/10/2017)

Menurut Andi, dalam proses negosiasi, manuver-manuver sebagaimana diperlihatkan Freeport adalah hal biasa karena biasanya dalam negosiasi semua pihak pasti tidak mau merugi.

Namun, Andi menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia masih sangat kuat.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus tetap kukuh agar divestasi saham sampai 51 persen diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018.

Penilaian dilakukan, lanjutnya, dengan menghitung manfaat kegiatan usaha pertambangan Freeport di Papua hingga tahun 2021, atau sejalan dengan berakhirnya Kontrak Karya di Indonesia pada 2021.

Andi juga mengimbau agar Freeport mematuhi aturan yang ada di Indonesia terkait valuasi saham divestasi, dan penghitungan divestasi harus sesuai Peraturan Menteri ESDM No 9 Tahun 2017. (Ant)