INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perluasan inklusi keuangan syariah yang saat ini baru mencapai 13%. Padahal tingkat literasi keuangan syariah sudah mencapai 43,07%.
Hal itu disampaikan Airlangga dalam Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional: Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial, di Jakarta, Selasa (8/9).
“Kita hadir dalam simposium menuju pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial. Pembangunan harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Airlangga yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat IAEI.
Menko Airlangga menyebut perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45% dengan realisasi investasi Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan.
Namun, kesenjangan inklusi masih besar. Inklusi keuangan konvensional sudah 93,53%, sementara syariah baru 13%. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar memperluas akses, terutama di perdesaan, sektor pertanian, dan UMKM.
Untuk itu, Pemerintah mendorong kepemilikan rekening perbankan, penyaluran KUR Syariah bagi UMKM, serta penguatan perbankan syariah untuk pembiayaan produktif.
Selain itu, potensi ZISWAF juga dioptimalkan melalui koordinasi antarlembaga. Industri halal diperkuat lewat sertifikasi halal dan peningkatan kapasitas UMKM.
Menko Airlangga mencontohkan Provinsi Aceh sebagai model ekosistem keuangan syariah dengan sinergi perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan Baitul Mal.
“IAEI diharapkan jadi penggerak kolaborasi ekonomi Islam untuk pembangunan Indonesia dengan menghubungkan gagasan, kebijakan, dan ekosistem ekonomi syariah,” pungkasnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan, kesadaran membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu ditingkatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.
