INDUSTRY.co.id - Jakarta – Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) mendorong pemerintah dan DPR memperkuat kepastian alokasi dan pasokan gas bumi bagi industri pupuk dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pupuk sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.
Ketua Harian APPI, Nugroho Christijanto mengatakan, gas bumi merupakan bahan baku utama produksi amonia yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan pupuk nitrogen dan pupuk majemuk.
"Gas untuk pupuk itu sebenarnya adalah gas untuk pangan dan energi secara bersama," ujar Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN) di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kepastian industri pupuk tidak cukup hanya melalui kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pemerintah juga perlu menjamin alokasi, harga kompetitif, infrastruktur distribusi, kemudahan akses, serta kepastian regulasi.
APPI juga mendorong penguatan prinsip Domestic Market Obligation (DMO) agar pemenuhan kebutuhan gas domestik tidak sekadar berdasarkan persentase alokasi, tetapi mempertimbangkan kebutuhan industri dan kesiapan infrastruktur.
"Jangan sampai kita punya sumber gas yang cukup dan ada kewajiban DMO, tetapi gasnya tidak bisa sampai ke industri karena sumbernya berada di remote area dan infrastrukturnya belum tersedia," katanya.
Nugroho mengingatkan, ketidakpastian pasokan gas dapat menekan efisiensi dan utilisasi pabrik pupuk, meningkatkan biaya produksi, hingga mengurangi daya saing industri.
Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo mengatakan pemerintah mendorong kebijakan HGBT yang berpihak kepada industri. Kemenperin juga menginginkan seluruh sektor industri penerima HGBT memiliki kedudukan prioritas yang setara ketika terjadi keterbatasan pasokan.
"Kita ingin menyamakan mindset bahwa HGBT itu harus pro-industri. Kalau industri bisa maju dan berdaya saing, multiplier effect-nya akan ke mana-mana, termasuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menambahkan, RUU Migas harus menjadi momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas bagi industri domestik. Menurutnya, regulasi tersebut perlu mengatur prioritas kebutuhan dalam negeri, transparansi alokasi, akuntabilitas, serta kepastian kontrak jangka panjang.
Dia menilai kebutuhan gas industri pupuk harus diperhitungkan dalam proyeksi pasokan nasional beberapa tahun ke depan, dengan mempertimbangkan kontrak gas, jadwal pemeliharaan pabrik, rencana produksi, dan kebutuhan pupuk nasional.
Dengan kepastian pasokan gas, industri pupuk diharapkan dapat menjaga kesinambungan produksi, mendukung produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.