INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perubahan mekanisme prioritas penyaluran gas bumi tertentu (HGBT) agar sektor industri tidak lagi berada pada urutan terakhir dalam mendapatkan pasokan gas. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan produksi sekaligus menjaga daya saing industri manufaktur nasional.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo mengatakan, selama ini industri masih berada pada urutan keempat atau kelima dalam skema prioritas penyaluran gas bumi. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar sektor industri memperoleh perlakuan yang setara dengan sektor prioritas lainnya.
"Kami ingin menyamakan perspektif mengenai prioritas penyaluran gas. Jangan sampai hanya sektor tertentu yang mendapatkan prioritas utama, sementara sektor industri justru berada pada urutan terakhir. Seluruh sektor yang masuk kategori prioritas harus mendapatkan perlakuan yang setara," kata Sri Bimo di dalam diskusi yang digelar FORWIN di Jakarta (19/11/2026).
Menurut dia, sektor listrik, pupuk, industri, dan sektor lainnya yang masuk kategori prioritas perlu dipandang setara. Dengan demikian, ketika terjadi keterbatasan pasokan akibat gangguan fasilitas maupun infrastruktur gas, keputusan alokasi dapat dilakukan secara proporsional tanpa mengorbankan keberlangsungan kegiatan industri.
Dia menilai, kepastian pasokan gas menjadi faktor penting bagi industri karena berkaitan langsung dengan perencanaan produksi dan pemenuhan pesanan konsumen.
Gangguan pasokan yang menyebabkan kenaikan harga gas maupun terhentinya produksi dapat mengganggu rantai pasok industri. Pasalnya, konsumen tetap menuntut produk dikirim tepat waktu dengan kualitas dan jumlah sesuai pesanan.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PGN guna memastikan setiap permasalahan pasokan dapat diketahui secara cepat dan akurat.
Koordinasi tersebut diharapkan memberikan kepastian informasi kepada pelaku industri sehingga perusahaan dapat menyesuaikan rencana produksi apabila terjadi gangguan pasokan gas.
Selain memperjuangkan kepastian harga dan pasokan gas bagi industri, Kemenperin juga mendorong agar pemanfaatan gas bumi lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
Menurut Bimo, Indonesia masih melakukan ekspor gas bumi, sementara kebutuhan industri domestik terus meningkat. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dalam negeri perlu ditempatkan sebagai prioritas sebelum gas bumi dialokasikan untuk ekspor.
"Kami mendorong agar pemanfaatan gas bumi lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setelah kebutuhan domestik terpenuhi, barulah gas bumi dapat dialokasikan untuk ekspor," katanya.
Kemenperin juga mendorong penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada industri melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam pembahasan rancangan Peraturan Presiden mengenai jaringan gas bumi dan harga gas.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan dan harga energi bagi industri sehingga investasi, produksi, serta daya saing manufaktur nasional tetap terjaga.
Dampak HGBT Capai Rp592,89 Triliun
Lebih lanjut, Kemenperin menilai kebijakan HGBT memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap sektor industri. Berdasarkan perhitungan Kemenperin, total dampak positif kebijakan tersebut selama periode 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun.
Dampak tersebut terdiri atas peningkatan penjualan industri sebesar Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,3 triliun, peningkatan investasi Rp158,64 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp43,93 triliun.
Menurut Bimo, manfaat ekonomi dari kebijakan HGBT diperkirakan mencapai sekitar lima kali lipat dibandingkan potensi pengurangan penerimaan negara akibat pemberian fasilitas harga gas tersebut.
Karena itu, kebijakan HGBT perlu dipertahankan dengan evaluasi berkala agar manfaat ekonominya dapat terus dirasakan oleh industri dan perekonomian nasional.
Saat ini, terdapat tujuh sektor industri yang mendapatkan fasilitas HGBT, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap sektor penerima fasilitas. Sektor yang tidak menunjukkan dampak ekonomi atau efek berganda yang memadai dapat dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian fasilitas HGBT.
Khusus industri pupuk, Kemenperin menilai fasilitas HGBT tetap perlu dipertahankan karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Kepastian harga gas menjadi penting untuk menjaga biaya produksi pupuk sekaligus meminimalkan risiko kenaikan harga pokok produksi.