INDUSTRY.co.id - CIKARANG - Kawasan Industri Jababeka (KIJA) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpilih menjadi lokasi perdana sosialisasi penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku industri nasional yang digelar Kementerian HAM Republik Indonesia.
Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum pengenalan draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Uji Tuntas kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan HAM, sebelum disahkan menjadi produk hukum dalam waktu dekat.
"Kawasan Industri Jababeka ini menjadi lokasi peluncuran perdana sosialisasi berdasarkan hasil rekomendasi Kementerian Perindustrian. Jababeka dinilai sebagai titik awal yang ideal untuk model percontohan," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin di Cikarang, Senin (9/11/2026).
Mugiyanto mengatakan, sebagai salah satu kawasan industri tertua dan terbesar di Indonesia, Jababeka dinilai sebagai pionir yang ideal untuk menjadi model percontohan penerapan bisnis berbasis HAM di tingkat kawasan industri nasional.
Komitmen 36 Tahun Jababeka
Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur Didik Purbadi menyambut baik kolaborasi strategis Kementerian HAM dan Kementerian Perindustrian tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan komitmen pelaku usaha di Jababeka yang telah berkontribusi puluhan tahun dalam pemenuhan hak dasar manusia, khususnya penyediaan lapangan kerja.
"Selama 36 tahun berdiri, para pelaku usaha di kawasan Jababeka telah bersama-sama menjadi pilar penting pembangunan bangsa. Kami juga terus berupaya memenuhi salah satu hak dasar manusia yaitu bagaimana memperoleh kehidupan layak seiring dengan perkembangan perusahaan," ujar Didik.
Dalam laporannya, Didik memaparkan sejarah panjang Jababeka yang didirikan sejak tahun 1989 sebagai kawasan industri pertama di Indonesia.
Kehadiran Jababeka telah mendorong lahirnya kawasan-kawasan industri baru di koridor timur Jakarta. Saat ini, koridor tersebut sukses menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan menyumbang hingga 45 persen dari total ekspor nasional.
Didik menambahkan, saat ini terdapat sekitar 32.000 perusahaan yang beroperasi di jaringan Jababeka dengan sekitar 8.000 perusahaan di antaranya berada di wilayah Bekasi, mencakup investasi dari 35 negara.
"Jababeka dikembangkan bukan hanya sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga disiapkan sebagai kawasan pusat kehidupan masyarakat. Warga bisa bekerja, tinggal dan beraktivitas untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya di sini, sehingga tidak membebani ibu kota Jakarta," jelasnya.
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Hukum
Langkah penguatan HAM di sektor industri ini terus didorong pemerintah agar roda industri di berbagai daerah tetap berkembang sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja lokal secara masif.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah turut membuka ruang bagi para pelaku usaha untuk memberikan masukan, hambatan serta harapan mereka terhadap draf Rancangan Perpres Uji Tuntas kepatuhan HAM agar regulasi yang dilahirkan dapat berjalan lebih optimal.
Didik menegaskan bahwa hal utama yang sangat dinantikan oleh dunia usaha adalah jaminan keberlanjutan bisnis di masa depan.
"Keinginan utama pelaku usaha adalah adanya kepastian hukum, iklim investasi yang sehat serta lingkungan usaha yang kondusif. Hal ini penting agar kita memiliki daya saing yang baik sehingga mampu meningkatkan kualitas investasi serta kualitas produksi di kawasan ini," kata dia.
Implementasi Astacita Prabowo
Sementara Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin kembali menekankan bahwa kegiatan ini sebagai implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam Astacita yang menempatkan isu HAM pada poin pertama.
Hal itu termasuk inisiasi Presiden membentuk Kementerian HAM sebagai kementerian mandiri dengan kewenangan kuat mulai dari perumusan regulasi hingga fungsi penilaian kepatuhan.
"Perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi, tugas negara memastikan hak asasi manusia dihormati, ditegakkan, dimajukan dan dipenuhi. Kami menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," katanya.
Regulasi menyangkut kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai perlindungan HAM turut sejalan dengan upaya pemenuhan persyaratan Indonesia menuju keanggotaan klub negara-negara maju (OECD).
